IKLAN
HUKUM

​Soal Perppu Ormas, Bupati Tasik Siap Laksanakan Kebijakan Tersebut

SINGAPARNA, (KAPOL).- Baru-baru ini Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 2 Tahun 2017. Perppu tersebut merupakan perubagan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalan Perppu Ormas tersebut diatur tahapan sanksi bagi ormas anti-Pancasila yang lebih ringkas dibanding UU Nomor 17 tahun 2013. Perppu Ormas mengatur tiga tahapan sanksi terhadap ormas. Pasal 61 Perppu Ormas mengatur sanksi administratif dengan tahapan peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. 

Bupati Tasikmalaya, H. Uu Ruzhanul Ulum menyambut baik Perppu tersebut. Uu mengatakan sebagai seorang kepala daerah, ia mengikuti apapun yang menjadi keputusan pemerintah pusat.

“Saya hormati dan saya laksanakan. Sami’na wa ato’na,” kata Uu, Jum’at (14/7/2017).

Termasuk, kata Uu, dirinya siap melaksanakan pembubaran ormas yang menurut pemerintah pusat harus dibubarkan. Hanya saja, kata Uu, dirinya belum melihat adanya organisasi yang dianggap bertentangan dengan pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya. 

“Saya belum bisa melihat ada sebuah kelompok yang muncul di Kabupaten Tasikmalaya. Nanti kita lihat juklak juknisnya seperti apa,” kata Uu. (Imam Mudofar)

Komentari

IKLAN
IKLAN
Direktur : H. Usman Rachmatika Kosasih Penanggungjawab: AS Wibowo
Pemimpin Redaksi : Duddy RS
Redaktur Pelaksana : Abdul Latif
Teknologi Informatika : Deni Rosdiana
Promosi dan Iklan : Nova Soraya
Kesekretariatan : Dede Nurhidayat, Sopi
Wartawan : Imam Mudofar, Azis Abdullah, Ibnu Bukhari, Astri Puspitasari, M. Jerry

Alamat Redaksi : Jl. RE. Martadinata No. 215 A Kota Tasikmalaya 46151

To Top