5 Desa di Banjar Gelar Pilkades

BANJAR, (KAPOL).- Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2018 dijadwalkan Rabu (31/10/2018) mendatang.

Direncanakan sebanyak 5 desa di Kota Banjar melaksanakan pesta demokrasi, memilih calon pemimpin tingkat desa.

“Momentum Pilkades seharusnya masyarakat dijadikan subyek, bukan sebagai obyekan saja. Baik, itu dilakukan Tim Sukses maupun calon. Untuk itu, kami berharap para pemegang hak pilih mampu memilih figur calon pemimpin itu yang pantas saja,” ujar Plt Walikota Banjar, H. Darmadji Prawirasetia, seusai acara pembukaan sosialisasi Pilkades di aula Setda Banjar, Selasa (16/4/2018).

Lebih lanjut dia mengharapkan Pilkades jangan sampai menimbulkan perpecahan di lingkungan masyarakat desa.

“Anggaran untuk Pilkades itu sudah dialokasikan dari APBD Kota Banjar tahun 2018,” ujarnya.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Banjar, Irwan Adhiawan, menjelaskan, 5 desa yang direncanakan menggelar Pilkades itu, diantaranya, Desa Jajawar Kec Banjar, Desa Sukamukti Kec Pataruman, Desa Sinartanjung Kec Pataruman, Desa Kujangsari Kec Langensari dan Desa Rejasari Kec Langensari.

“Dijadwalkan penetepan calon dan penentuan nomor urut calon kades 1 September 2018. Untuk pemungutan suara dan perhitungan suara direncanakan 31 Oktober 2018,” kata Irwan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesbangpol Kota Banjar, Sahudi, SH. M.Si., menyatakan, besaran anggaran Pilkades untuk lima desa yang bersumber dari APBD Kota Banjar tahun 2018 itu mencapai Rp 363 juta.

“Pengadaan surat suara, pengadaan kotak suara dan kelengkapan logisltik pemilihan Kepala Desa dilaksanakan Pemerintah Desa,” ucap Sahudi, seraya menegaskan, calon petahana Pilkades diharuskan cuti sejak ditetapkannya menjadi calon kades Pilkades 2018. Yaitu, 1 September 2018.

Selama tahapan pelaksanaan Pilkades, dikatakan dia, calon kepala dilarang melanggar ketentuan yang berlaku. Misal, kampanye diluar jadwal dan tempat ibadah, menjanjikan atau memberikan uang, mengikutsertakan Kepala Desa, perangkat desa dan BPD untuk memenangkan calon kades tertentu.

“Calon kades yang melakukan pelanggaran itu disanksi, berbentuk peringatan lisan, tulisan dan pembatalan sebagai calon kades. Sanksi diberikan Panitia Pemilihan setelah menerima laporan dan klarifikasi dari Panitia Pangawas dan dituangkan dalam berita acara, setelah dikonsultasikan dahulu kepada Panitia Pemilihan Kota,” tutur Sahudi.

Menurutnya lagi, jika sampai ada perselisihan hasil pemilihan kepala desa, wali kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari sejak diajukannya oleh calon kepala desa.

“Penyelesaian perselisihan didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Kota,” kata Sahudi.

Acara sosialisasi Pilkades serentak tersebut dihadiri perwakilan lima yang akan menggelar Pilkades bersama lembaga desa-nya, Camat, Babinsa dan Bhabinkantibmas dan stakholder dari terkait lainnya. (D.Iwan)***

Komentari