Aksi “Jihad Guru” Garut Didukung Semua Unsur Masyarakat

GARUT, (KAPOL).- Rencana aksi guru honorer dan PNS di Kabupaten Garut melakukan “Jihad Guru” pada Selasa (18/9) nanti, banyak mendapat dukungan.

Termasuk, dukungan pun dari para pensiunan, pengawas, kepala sekolah dan guru.

Namun, di antara mereka terdapat pro kontra jika aksi tersebut dilakukan hingga mogok ngajar.

“Kami dari kalangan pensiunan sangat mendukung aksi jihad guru ini apalagi aksi ini memperjuangkan nasib guru honorer. Namun kami tidak setuju kalau aksi ini sampai mogok ngajar apalagi dilakukan oleh guru PNS. Solidaritas boleh boleh saja, tapi kan arti solidaritas itu banyak caranya. Bagusnya sebagian guru melakukan aksi dan sebagian lagi tetap ngajar di sekolah,” kata salah seorang pensiunan Pengawas dan kepala sekolah tinggal di Kec. Karangpawitan, Sabtu (15/9).

Sebagaimana diketahui, rencana aksi “Jihad Guru” yang akan dilaksanakan
ribuan guru PNS dan honorer tergabung PGRI dan FAGAR, di antaranya menuntut pencopotan Plt. Kadisdik Garut, Jajat Darajat dan pemberian SK Penugasan dari Bupati untuk honorer.

Namun terkait hal itu, Bupati Garut Rudy Gunawan, mengungkapkan, pihaknya tetap tidak dapat memenuhi tuntutan mereka. Menurut Bupati, tidak dikeluarkannya SK Penugasan untuk guru honorer di Kabupaten Garut, karena berpotensi melanggar aturan PP 48 tahun 2005.

“Jadi saya tetap tidak bisa
memberikan SK Penugasan bagi mereka yang tercatat sebagai pegawai honorer.”kata Bupati kepada “KAPOL” melalui saluran telepon, Sabtu (15/9) petang.

Ia menuturkan, pemerintah sudah memberikan formasi CPNS untuk honorer K2 dan umum.

Saat ini, jumlah honorer K2 dibawah 35 tahun berjumlah 300 orang, sementara kuota CPNS berjumlah 270 orang.

“Sehingga 80 persen honorer K2 dibawah 35 tahun bisa terjaring.
Kalau yang diatas 35 tahun ingin terakomodir CPNS ? Ya ke Jokowi saja, karena itu berdasarkan Undang-undang kebijakan pemerintah pusat,” katanya.

Adapun langkah yang bisa dilakukan saat ini untuk solusi honorer K2 diatas 35 tahun yakni menunggu aturan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Terkait rencana keikutsertaan sejumlah guru dari kalangan PNS dan honorer yang berpotensi melakukan mogok ngajar.

Bupati mengingatkan, pihaknya
siap menerapkan sanksi tegas berdasarkan ketentuan Undang-undang, termasuk aturan kepegawaian/Aparatur Sipil Negara (ASN).

Termasuk di antaranya bagi guru Honorer K2 diatas 35 tahun tidak akan mendapatkan verifikasi, kaitan dengan kelakuan baik terkait penanggalan aktivitas mengajar di sekolah saat jam kerja.

Sementara menanggapi tuntutan terkait pernyataan Plt. Kadisdik Garut, Jajat Darajat, yang diduga telah menganggap guru honorer adalah ‘Ilegal’, Bupati berdalih itu hanya sebagai salah persepsi saja.

“Dan pak Jajat sudah meminta maaf,” ucapnya.

Rudy Gunawan bahkan menilai, aksi ini ditunggangi kepentingan politik menjelang Pileg. (Dindin Herdiana)***

Komentari