Alat Peraga Sosialisasi Caleg Dapil 1 Disobek

PURWAHARJA, (KAPOL).- Alat peraga sosialisasi Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Banjar Pemilu 2019 Daerah Pemilihan Kota Banjar 1 yang dipasang dekat Kantor Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Purwaharja, sekitar Kantor Kecamatan Purwaharja dan Kantor Bawaslu Kota Banjar kembali mengalami penyobekan.

Akibatnya, alat peraga sosialisasi Caleg Dapil I ini rusak dan bolong-bolong sekarang ini.

Bahkan, ada foto caleg yang sudah dicoblosnya sekarang ini.

Anggota PPK Kec. Purwaharja, Asep Arifin, menduga penyobekan ini dilakukan anak kecil saat bermain.

“Bukti foto anak kecil yang diduga melakukan penyobekan atau pencoblosan alat peraga DCT Pileg 2019 itu ada di kami sekarang ini. Kasus ini sudah dilaporkan ke KPU Kota Banjar,” ujar Asep Arifin disela-sela peninjauan alat peraga yang rusak bersama Bawaslu Kota Banjar, Selasa (9/10/2018).

Menurut Asep, peristiwa penyobekan baliho alat peraga sosialiasi ini yang kedua kalinya.

Sebelumnya itu, baliho alat peraga sosialiasi Pemilu 2019 yang disobek itu, saat masih sosialisasi Daftar Calon Sementara (DCS) Dapil 1 Banjar.

Penyobekan atau pencoblosan alat peraga sosialisasi Caleg Dapil 1 yang diduga dilakukan anak-anak tersebut, tidak diketahui persis hanya melanjutkan penyobekan terdahulu atau sebagai orang pertama melakukan perusakan.

“Saat mau ditanya, anak-anak itu langsung lari. Terkait penyobekan alat peraga sosialisasi DCT Pileg 2019 lalu, pelakunya masih belum diketahui sampai sekarang ini,” kata Asep.

Ketua Bawaslu Kota Banjar, Irfan Saeful Rohman, menyatakan, perusakan alat peraga kampanye atau sosialisasi itu termasuk perbuatan pidana.

Hal demikian, jelas diatur sesuai PKPU RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

“Berdasarkan Pasal 521, setiap pelaksana, peserta dan atau Tim Kampanye yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu, seperti melakukan perusakan alat peraga, terancam dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta,” ujar Irfan, di ruang kerjanya.

Lebih lanjut dia berharap masyarakat yang tak menyukai tanahnya dipasang alat peraga kampanye seorang caleg yang tanpa izin, supaya lapor ke Bawaslu, Panwascam atau Panitia Pengawas Lapangan.

“Pelaporan ketidaksukaan tanah atau bangunan dipasang baliho atau stiker caleg, bisa lapor ke Parpol caleg bersangkutan supaya dipindahkan. Jangan sampai alat peraga itu dipindahkan sendiri atau mengalami kerusakan. Terbukti rusak, maka pelaku bersangkutan terancam dipidana,” ucap Irfan. (D.Iwan)***

Komentari