Angin Segar, Pemekaran Garsel Dibuka Pemprov Jabar

TARKI, (KAPOL).- Keinginan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Garut Selatan (Garsel) nyaris terwujud.

Sayangnya saat itu pemerintah pusat keburu mengeluarkan moratorium sehingga pembentukan DOB Garsel pun jadi tertunda.

Perwakilan Forum Aliansi Mahasiswa Garut Selatan, Heri Rustiana, menyebutkan sebenarnya pengesahan DOB Garsel saat itu tinggal hanya selangkah. Pembahasannya saat itu sudah masuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Garut dan mendapatkan dukungan dari Pemprov Jabar.

Bahkan hal itu pun sudah sampai di meja DPR RI periode lalu.

“Hanya tinggal selangkah saja. Namun pemerintah pusat malah mengeluarkan moratorium pembentukan DOB sehingga akhirnya terkendala,” ujar Heri, Rabu (13/3/2019).

Padahal menurut Heri, pembentukan DOB Garsel mendesak dilakukan dengan harapan bisa membuat wilayah selatan Jabar lebih berkembang.

Selain itu, pembentukan DOB Garsel pun akan berdampak terhadap pelayanan publik yang lebih baik serta semua potensi daerah juga bisa terangkat secara optimal.

Heri menilai saat ini ada angin segar untuk dimulai kembali pengajuan pembentukan DOB Garsel.

Pemprov Jabar sudah menyatakan akan menyiapkan langkah-langkah baru untuk kembali menyiapkan pembentukan DOB Garsel.

Rencana Pemprov Jabar itu diakui Heri merupakan angin segar yang harus disambut baik dan direspon Pemkab serta masyarakat Garut.

Bagi warga Garsel, ini merupakan suntikan tenaga baru untuk segera melakukan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait.

“Ini menjadi tenaga sekaligus harapan baru bagi kami. Apa yang telah menjadi rencana Pemprov Jabar itu harus kita sambut dan respon dengan baik dengan melakukan lkangkah-langkah persiapan juga,” katanya.

Heri menuturkan, selama ini warga di Garsel mengeluhkan sulitnya mengurus administrasi kependudukan dan sejumlah layanan publik lainnya.

Selain jarak yang sangat jauh, efektivitas pelayanan yang diberikan Pemkab Garut pun dirasa tak optimal.

Hal ini menurut Heri telah menjadikan adanya ketimpangan pembangunan khususnya infrastruktur di Kabupaten Garut dimana di wilayah selatan sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengn di utara apalagi tengah.

Sebuah hal yang sangat wajar jika masyarakat di Garsel sangat mendambakan segera terbentuknya DOB Garsel.

“Lihat saja, pembangunan jalan serta infrastruktur lainnya di Garsel sangat tertinggal jauh. Demikian pula halnya dengan penataan lingkungan yang juga belum maksimal dilakukan pemerintah,” ucap Heri.

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Garut yang sangat luas dengan jumlah kecamatan 42 dan desa lebih dari 400, tutur Heri, menyebabkan Pemkab garut kurang optimal dalam melakukan pemerataan pembangunan.

Urusan Pemkab Garut pun terpecah karena luasnya wilayah sementara urusan dan tanggung jawab pemerintah harus sama ke semua warganya.

Dengan dasar ituylah tambahnya, bagi warga Garsel, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum sempurna dirasakan.

Hak-hak atas pelayanan publik tak seimbang demikian pula
halnya dengan tingkat kesejahteraan penduduk.

Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman menyatakan sejak awal Pemkab Garut sudah siap untuk melepas Garsel menjadi DOB.

Bahkan langkah yang dilakukan sudah maksimum akan tetapi hal itu terkendala dengan turunnya moratorium pemerintah pusat tentang pembentukan DOB.

“Kami berharap moratoriumnya dicabut kembali oleh pemerintah pusat. Kami sudah komunikasi dengan DPR RI dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten sejak jauh-jauh hari. Sayangnya seluruh upaya yang telah kami lakukan pada akhirnya mentok juga akibat moratorium,” kata Helmi.

Ia menandaskan, padahal dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 sudah jelas jika DOB bisa dilakukan.

Dengan pemekaran wilayah, pelayanan publik kepada warga bisa lebih dekat dan mudah.

Diakui Helmi, selama ini masalah penataan di Kabupaten Garut terkendala beberapa faktor salah satunya jarak yang terlalu jauh.

Ia mencontohkan, untuk sampai ke pusat pemerintahan di Garut, warga Talegong atau Cisewu terlebih dahulu harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 5 jam.

Lebih jauh Helmi juga menilai dengan pembentukan DOB Garsel, nantinya pemerintah setempat juga bisa memfokuskan kebutuhan daerah.

Seperti halnya di Garsel yang merupakan daerah rawan bencana, pemerintah DOB Garsel nantinya bisa lebih memerhatikan persoalan bencana sehingga penanggulangannya bisa lebih mudah. (Aep Hendy S)***

Diskusikan di Facebook