Banyak ASN Tidak Tahu Inpres Sistem Penanganan Laporan Korupsi

Aparat Penegak Hukum (APH), dibatasi dalam menangani perkara korupsi

SUMEDANG, (KAPOL).- Penanganan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum (APH), kini mengacu kepada bukti awal yang diberikan aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

Hal itu, sebagai upaya adanya batasan bagi aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan kasus korupsi.

Dikatakan, Kepala Inspektorat Pemkab Sumedang, Subagio kepada “KAPOL”, belum lama ini.

“Mekanisme itu, mengacu intrsuksi presiden tentang pemberdayaan instansi terkait dalam sistem penanganan laporan korupsi,” kata Subagio di ruang kerjanya.

Berkaca dari inpres tersebut, kata dia, sehingga apa pun laporan dan pengaduan soal dugaan pejabat korupsi, mekanismenya penyelidikan APH menunggu bukti awal hasil pemeriksaan oleh APIP.

Diakui Subagio, masih banyak ASN di Sumedang yang belum mengetahui soal inpres itu.

Sehingga, kata dia, inspektorat tak hentinya menyosialisasikan mekanisme itu kepada ASN.

“Benar, masih banyak ASN yang belum memahami soal inpres itu, tapi dipastikan seiring waktu dan gencarnya sosialisasi, mereka pun bisa paham,” ujarnya.

Jika belum tahu, kata dia, ASN bisa mencari terkait inpres itu di internet.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika dalam pemeriksaan hanya ditemukan pelanggaran soal administrasi saja, maka akan ditindaklanjuti oleh APIP.

Namun, ujar dia menambahkan, jika dalam pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana, maka APIP akan menyerahkan ke APH (Kejaksaan atau Kepolisian).

“Kita transparansi sesuai fakta yang tentu saja kesimpulannya pun akan sesuai dengan hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Salah seorang pejabat eselon III, di lingkungan Pemkab Sumedang yang tak mau disebutkan identitasnya, membenarkan jika tak semua ASN khususnya pejabat, memahami soal inpres itu. (Azis Abdullah)***

Komentari