Bawaslu Bolehkah Beri Uang Transpor Kampanye, Asal Seperti Ini

TASIKMALAYA, (KAPOL).-Bawaslu Kota Tasikmalaya bolehkan pemberian uang transport kampanye sesuai dengan Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018. Selama tidak lebih dari Rp 60 ribu, serta beberapa mekanisme lain yang harus ditempuh saat kampanye.

“Kita juga agak sulit, sebab di satu sisi tidak ada politik uang, namun di pasal yang lain diperbolehkan untuk uang transport kampanye. Materi sosialisasi tersebut salah satu diantara dari peraturan Bawaslu kepada Ormas, partai politik dan beberapa elemen masyarakat,” ujar Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kota Tasikmalaya, Senin (26/11/2018).

Pemberian uang sebagai pengganti biaya transport adalah legal sepanjang pelaksanaan kegiatan kampanye menempuh mekanisme dan alur yang diwajibkan dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

Nominal Rp 60 ribu berdasar pada Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 903/Kep.230-Pemb/2017 Tentang Standar Biaya Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

“Acuan ini digunakan sebelum dibuatnya Peraturan KPU yang memperjelas batasan nominal pemberian uang pengganti biaya transport kepada peserta Kampanye. Dan itu nanti dibahas bersama partai politik, karena ini domainnya berbeda,” katanya.

Syarat administrasi yang harus ditempuh, kata dia, melayangkan Surat Pemberitahuan kepada Kepolisian setempat, keluarnya Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Kepolisian setempat yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu setempat.

Juga ada surat undangan kepada peserta Kampanye, Daftar hadir peserta kampanye untuk Kampanye Pertemuan Terbatas dan tatap muka, dan daftar penerima uang sebagai biaya pengganti transport.

“Harus disertai keterangan nominal yang diberikan bagi peserta Kampanye yang hadir untuk Kampanye pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka bila pertemuan tatap muka ini bersifat mengumpulkan warga, komunitas warga di satu tempat,” katanya.

Rino mengatakan, uang pengganti biaya transport juga bisa menjadi ilegal ketika kegiatan kampanye pelaksanaaannya tidak menempuh mekanisme administratif.

“Pemberian uang yang dianggap ilegal menjadi dasar Bawaslu untuk melakukan langkah-langkah mekanisme penindakan pelanggaran bila kegiatan tersebut ditemukan oleh Pengawas Pemilu atau dilaporkan,” ujarnya. (Inu Bukhari)***

Komentari