Bawaslu Fokus Pada Politik Uang

TARKA, (KAPOL).-Modus politik uang kini sangat beragam karena tak lagi hanya berbentuk pemberian uang dan barang. Hal ini menjadi perhatian dan fokus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan, ada banyak modus baru dalam praktek politik uang saat ini. Selain pemberian uang dan barang, ada juga modus dengan cara memberi asuransi.

“Modus baru (memberi asuransi-red) itu tetap dikategorikan sebagai politik uang karena
memberikan sesuatu kepada calon pemilih,” ujar Abdullah yang ditemui di sela kegiatan pengarahan bagi anggota Panwas se-Kabupaten Garut di Hotel Santika, Jalan Cipanas
Baru, Tarogong Kaler, Jumat (19/10/2018).

Ia menyebutkan, sebelumnya modus politik uang yang dikenal hanya berpola konvensional seperti pemberian uang secara langsung atau barang seperti sembako. Namun hasil temuan Bawaslu, akhir-akhir ini muncul modus baru berupa jasa dimana calon pemilih dikumpulkan dan dimasukan menjadi peserta asuransi.

Abdullah menilai saat ini lingkup modus politik uang sudah semakin berkembang di mana
banyak cara-cara baru untuk mengelabui Bawaslu selama masa kampanye. Isu politik uang ini menurutnya harus diwaspadai dalam tahapan kampanye karena sangat rawan terjadi.

“Politik uang ini merupakan isu yang penting bagi kami sehingga kami sangat fokus terhadapnya. Pengaruh perilaku politik uang ini sangat besar dan bisa sangat merusak hingga benar-benar harus diwaspadai,” katanya.

Akibat politik uang, tandasnya, calon pemilih tak akan melihat visi misi program. Namun
transaksional yang akan dipilih dan kondisi tersebut jelas akan merusak bangunan Pemilu.

Tak hanya itu, Abdullah juga menegaskan jika praktek politik uang itu merupakan aib, pahit, dan jadi kejahatan Pemilu. Di Pemilu 2019 persaingan makin ketat dengan 16 parpol
yang menjadi peserta pemilu dan potensi terjadinya politik uang sangat besar.

“Dalam aturan saat ini, penerima uang tak akan dikenakan sanksi jika melapor terkait politik uang. Hanya pemberi uang yang akan dikenakan sanksi pidana Pemilu,” ucapnya.

Maka dari itu Abdullah mengimbau warga untuk tidak mudah tergoda dengan pemberian baik
dalam bentuk uang, barang maupun jasa dari calon. Sebaiknya warga berani menolak bahkan
melaporkan segala jenis politik uang.

Dengan sistem ini, lebih menguntungkan pihaknya dalam melakukan penindakan. Lain halnya dengan sebelumnya di mana baik pemberi maupun penerima sama-sama akan mendapatkan sanksi sehingga menyebabkan orang segan untuk melapor. Namun sekarang penerima bisa bebas melapor dan tak akan kena sanksi.

Politik uang yang terjadi secara sistematis, tersruktur, dan masif maka calon legislatif bisa didiskualifikasi. Pihaknya kini tengah memetakan pola-pola politik uang yang bisa terjadi.

“Di Jabar saja ada 1500 caleg sehingga sangat tak menutup kemungkinan pola politik uang
bangun keterpilihan,” ujarnya.

Masih menurut Abdullah, politik uang pun bisa terjadi saat pasca dan prapemilihan. Setelah pencoblosan pemilih akan memfoto hasil pilihannya, selanjutnya hasil pilihan itu
bisa dicairkan.

Untuk mencegah hal itu, tambahnya, Bawaslu mengeluarkan larangan tidak boleh bawa alat
komunikasi kepada pemilih saat melakukan pencoblosan. Hal ini sebagai salah satu upaya
Bawaslu untuk mencegah atau paling tidak menekan tingginya kerawanan politik uang.

Lebih jauh diungkapkan Abdullah, kerawanan politik uang terjadi merata di semua daerah
di Jawa Barat. Oleh karenanya seluruh daerah harus siaga untuk melakukan pengawasan.(Aep Hendy S)***