Bawaslu Kota Tasik Kewalahan Masifnya Politik Uang

TASIKMALAYA, (KAPOL).-Bawaslu Kota Tasikmalaya kewalahan menangani politik uang pada Pemilu tahun 2019 ini. Obrolan dari mulut ke mulut tak cukup untuk melanjutkan proses penanganan sebagai dugaan pelanggaran. Minimal ada pelapor, saksi dan barang bukti.

“Ada waktu 7 hari sejak peristiwa ditemukan atau diketahui. Kita sangat terbuka bagi siapapun yang mau melaporkan. Sebab tidak bisa didasarkan pada obrolan warung semata, kita butuh saksi, barang bukti dan pelapor yang resmi,” ujar Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Ijang Jamaludin, Jumat (19/4/2019).

Sebenarnya ada beberapa calon pelapor yang siap memberikan kronologis terjadinya politik uang. Namun ketika dikerucutkan agar melapor secara resmi, ketakutan mendapatkan intimidasi dari pihak lain. “Meskipun kita sudah memberitahukan ada perlindungan saksi dari dugaan pelanggaran tersebut,” katanya.

“Kita sangat terbuka terhadap laporan dari masyarakat, masih ada waktu kita menindaklanjuti dugaan politik uang ini. Sebab masyarakat itu sendiri yang mengetahui berapa nominal hingga kapan pembagian sebelum pencoblosan,” ujarnya menjelaskan.

Sebagaimana diketahui, sempat beredar informasi pengkondisian terhadap caleg dengan capres tertentu dengan sejumlah nominal rupiah. Bahkan dari obrolan di lapangan, nominal bervariasi tergantung dari hitungan per kepala dalam satu rumah.

“salah satu modusnya pengumpulan fotokopi KTP pada masa tenang. Kita juga mendengar, ada yang Rp 50 ribu, 100 ribu, bahkan 150 ribu per orang. Makanya kita sangat membutuhkan semua elemen untuk bisa menindak dugaan pelanggaran ini,” katanya. (Inu Bukhari)***

Diskusikan di Facebook