Bawaslu Tertibkan APK di Jalan Protokol Ciamis

CIAMIS (KAPOL).-Bawaslu dan Satpol PP Kabupaten Ciamis menertibkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) spanduk dan baliho pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang dipasang sepanjang jalan protokol di Ciamis, Jawa Barat Kamis siang (1/11/2018). Penertiban melibatkan kepolisian dan Dinas Perhubungan.

Alat peraga kampanye tersebut dianggap melanggar peraturan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 karena dipasang di jalan protokol, jalan Jendral Sudirman. Meskipun dipasang di rumah pribadi tapi berada di jalan protokol tetap ditertibkan.

Sebelum dilakukan penertiban Bawaslu telah mengundang partai politik dan memberikan toleransi untuk ditertibkan sukarela. Namun partai politik merelakan alat peraga kampanye itu untuk ditertibkan.

“Kami melakukan penertiban dalam rangka regulasi dan aturan pemilihan umum baik Pilpres maupun Pileg. Yang mengeksekusi Satpol PP dan Bawaslu mengawasi. Jadi penertiban ini sudah memberikan warning terlebih dulu,” ujar Ketua Bawaslu Ciamis Uce Kurniawan disela penertiban.

Dikatakan Uce, dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dimandatkan etika, estetika dan tata ruang dalam pemasangan peraga kampanye.

Penertiban juga dilakukan serentak di beberapa kecamatan yakni Ciamis, Sindangkasih, Cikoneng, Baregbeg dan Cijeungjing.

“Intinya kami menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pelanggarannya jelas yang dipasang di pohon dan di jalan protokol,” terangnya.

Uce menegaskan, tidak ada toleransi bagi siapapun yang memasang alat peraga tidak sesuai tempatnya akan ditertibkan. Baik itu di rumah pribadi ataupun tempat yang dianggap rumah pemenangan caleg sepanjang itu berada di jalan protokol.

“Ini untuk menciptakan keadilan diantara para kontestan peserta pemilu. Supaya mereka fair dalam berkompetisi di pemilu 2019,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Adang mengatakan untuk saat ini penertiban dilakukan hanya di jalan Jendral Sudirman atau masuk kategori jalan protokol.

“Kami hanya melakukan eksekusi penertiban, yang berwenang dalam hal ini adalah Bawaslu. Kecuali memang alat peraga yang dipasang melangar perda K3, seperti ditempel di pohon maka akan langsung kami tertibkan,” pungkasnya.(Yogi T Nugraha)***

Komentari