Bayar Utang ke Rentenir Dengan Kehormatan Perempuan

BANJAR, (KAPOL).-Praktek rentenir atau “lintah darat” kian merajalela di Kota Banjar. Mirisnya, ada yang tercekik utang harus kehilangan rumah, usaha jadi bangkrut, bahkan sampai bunuh diri. Demikian dikatakan Ketua Perumus Gerakan Banjar Bebas Rentenir (Gebber), Bubung Lukman Hakim dan Sekretarisnya, Anto, seusai acara Fokus Grup Discussion (FGD) Gebber Lintas Stakeholder se-Kota Banjar, di uala Dinas Koperasi dan UMKM KOta Banjar, Senin (14/5/2018).

Menurut Bubung, diantara korban peminjam uang ke rentenir dari kalangan perempuan yang tak mampu bayar hutang, ada yang diharuskan membayar hutangnya tersebut dengan kehormatan diri, diperkosa supaya mau tidur bersama.

“Besaran uang yang dipinjam perempuan itu dari rentenir tersebut, masih dibawah Rp 1 juta dengan cicilan pembayaran hutangnya antara Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu. Mirisnya itu, karena tak membayar hutang dengan uang, dibayarkan dengan kehormatan diri dan martabat perempuan itu,” ujar Bubung.

Dijelaskan dia, keganasan korban rentenir di Kota Banjar kian memprihatinkan. Menyusul kondisi Kota Banjar sudah masuk darurat rentenir, diprogramkan segera dibuka posko posko pengaduan korban rentenir di wilayah Kota Banjar.

“Kami mendukung segera diterbitkan Perda Kota Banjar tentang larangan praktek rentenir. Ini semua bila dilaksanakan dan praktek rentenir dihilangkan di Kota Banjar, jika masyarakat, pemerintah atau aparat penegak hukum di Kota Banjar mendukungnya,” ujarnya seraya menjelaskan, diantara rentenir ada yang memberlakukan bunga pinjaman sampai 35 persen.

Plt Wali Kota Banjar, H.Darmadji Prawirasetia, menyatakan, dirinya juga mengaku prihatin atas kenyataan praktek rentenir di Kota Banjar selama ini. Menyusul adanya pemimjam uang yang besarannya antara Rp 1 juta sampai Rp 2 juta, diharuskan kehilangan rumah.

“Korban rentenir harus diselamatkan. Menuju penyelamatan korban tersebut diharuskan ada dari masyarakat itu sendiri dan adanya dukungan sejumlah stakholder terkait di Kota Banjar, sebagai pemberi solusinya itu ,”ujar H.Darmadji, seusai membuka acara (FGD) Gebber.

Dijelaskan dia, praktek rentenir harus diminimalisirnya supaya usahanya itu tak sampai merugikan peminjam uang. Maka dari itu, diperlukan adanya pemberlakuan bunga pinjaman rentenir yang sesuai aturan yang berlaku.

Ketua Koperasi Pasar (Koppas) Banjar, H.Enceng, menyatakan, jika dari jumlah pedagang pasar Banjar yang pinjam uang ke rentenir terindikasi mengalami penurunan belakangan ini.

“Setelah rentenir berkurang menyasar para pedagang di Pasar Banjar seperti kasus tempo dulu, saat rentenir terindikasi beralih menyasar calon peminjam kalangan masyarakat umum,” ujar H.Enceng, seraya mengakui, diantara pedagang yang beralih dari rentenir, saat ini banyak yang memilih pinjam uang ke koperasi atau tempat peminjaman uang yang berbasis syariah.

Tokoh Masyarakat Banjar, H.Kadijan, menyatakan, sepakat praktek rentenir di Kota Banjar dihilangkan.

“Praktek usaha itu diharuskan berbadan hukum. Terkait pemberlakukan bunga kepada peminjam, tentunya diharuskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar H.Kadijan, Ketua Dekopinda Kota Banjar. (D.Iwan)***

Komentari