BPJS Ketenagakerjaan Ingatkan Pekerja Wajib Tahu PDS

TASIKMALAYA, (KAPOL). – Punya pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang baik itu menjadi harapan setiap orang. Apalagi pekerjaan yang didapat sesuai dengan keterampilan dan seseorang.

Namun di balik semua itu, ada hal penting lainnya yang harus disadari dan dipahami oleh pekerja. Dan itu merupakan hak mendasar yang harus diberikan perusahaan kepada seluruh pekerjanya. Hal itu adalah hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perusahaan atau pemberi kerja punya tanggung jawab untuk memastikan seluruh pekerjanya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan karyawan harus menyadari dirinya sudah menjadi hak perusahaan untuk mendapatkan hal itu.

Satu hal yang perlu diperhatikan oleh pekerja, yakni adanya kemungkinan perusahaan berstatus daftar sebagian, yang berarti bahwa hak pekerja tidak diberikan sepenuhnya oleh perusahaan atau pemberi kerja.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis, mengatakan pihaknya selalu berupaya memberikan edukasi dan informasi kepada pengusaha dan pekerja terkait kondisi Perusahaan Daftar Sebagian (PDS).

“Ada 3 jenis status PDS yang kerap terjadi, yaitu PDS Tenaga kerja, PDS Upah, dan PDS Program, ujar Ilyas Senin (5/11/2018).

PDS Tenaga kerja kata dia adalah kategori perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian karyawan yang bekerja di bidang usahanya. Ada pula kategori PDS Upah, di mana perusahaan telah mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program perlindungan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja data upah yang dilaporkan lebih rendah dari yang seharusnya.

Kategori terakhir jelas dia adalah PDS Program, dalan hal ini perusahaan telah mendaftarkan seluruh pekerja dan telah sesuai memberikan data upah karyawannya. Perusahaan hanya ikut pada 2 program perlindungan dari 4 program wajib yang ada.

“PDS program dan PDS Upah menjadi pelanggaran yang paling lazim dilakukan perusahaan atau pemberi kerja, bahkan untuk perusahaan kategori menengah besar,” katanya.

Kondisi ini sering terjadi karena pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah upah yang diterima pekerja, khususnya pekerja yang menerima upah di bawah UMP/UMK dan kebijakan dari perusahaan terkait dengan pemberian upah kepada karyawannya.

“Pelaporan dari pekerja lah yang dapat membantu BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan informasi data upah yang akurat. Melalui aplikasi BPJSTKU, pekerja dapat melaporkan kepada kami jika ada ketidaksesuaian data upah, ataupun jumlah tenaga kerja”, ujar Ilyas.

“Peserta tidak perlu khawatir, kerahasiaan data anda kami jamin”, tambahnya.

Konsekuensi dari pelaporan data upah yang salah ujar dia berakibat pada berkurangnya manfaat yang akan diterima oleh peserta, antara lain manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan manfaat Jaminan Pensiun (JP).

Dampak yang signifikan terlihat pada profesi yang memiliki risiko tinggi, seperti pekerja tambang hingga profesi penerbang. Ketidaksesuaian data upah maupun tenaga kerja berdampak pada besaran manfaat yang akan diterima jika yang bersangkutan mengalami risiko pekerjaan.

Ia mencontohkan misalnya, upah (gaji pokok + tunjangan tetap) karyawan PT A sebesar Rp 100 Juta, sedangkan yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 3,7Juta.

Akibat yang timbul pada saat pekerja mengalami resiko kerja yang mengakibatkan meninggal dunia adalah terdapatnya kekurangan manfaat yang diterima oleh ahli waris dengan penjelasan sebagai berikut

Dasar perhitungan dengan gaji Rp 3,7 Juta :
Santunan meninggal dunia JKK = Rp 3.700.000 x 48 bulan upah = Rp 177.600.000

Dasar perhitungan dengan gaji 100Juta :
Santunan meninggal dunia JKK = Rp 100.000.000 x 48 bulan upah = Rp 4.800.000.000. Selisih manfaat yang diterima sebesar Rp 4,8Milyar – Rp 177,6Juta = Rp 4,622 Miliar

Sedangkan untuk manfaat Jaminan Hari Tua yang iurannya dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya dapat dihitung sebagai berikut:

Dasar perhitungan dengan gaji Rp 3,7 Juta :
Iuran JHT = Rp 3.700.000 x 3,7% = Rp 136.900,-

Dasar perhitungan dengan gaji 100Juta :
Iuran JHT = Rp 100.000.000 x 3,7% = Rp 3.700.000,-.Selisih manfaat JHT yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya = Rp3,7Juta – Rp 136,9 ribu = Rp 3,56 juta/bulan.

Dengan asumsi iuran di atas, terdapat perbedaan manfaat atas Jaminan Hari Tua yang akan diterima pekerja. Untuk upah yang dilaporkan sebesar Rp 3,7 juta, manfaat jaminan hari tua yang akan diterima untuk 1 tahun kepesertaan sebesar Rp 2,6 juta.

Sedangkan untuk upah yang dilaporkan sebesar Rp 100 juta manfaat jaminan hari tua yang akan diterima mencapai Rp 71 juta dengan asumsi hasil pengembangan yang diberikan sebesar 7% per tahun.

“Nilai pengembangan yang kami berikan selalu di atas rata-rata bunga deposito perbankan,” katanya.

Kata dia jika perusahaan berstatus PDS, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk menanggung semua selisih yang timbul. Dengan mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, itu artinya perusahaan sudah mengalihkan tanggung jawab perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi risiko pekerjaan.

“Jadi sudah menjadi tanggung jawab perusahaan juga jika data yang dilaporkan tidak sesuai, peserta bisa menuntut perusahaan atau pemberi kerja. Hal ini sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Ilyas lagi.(Kapol/Rilis)*** 

Komentari