Bupati Rudy Mengaku Jengkel Dengan SOR Ciateul

TARKI, (KAPOL).-Jajaran kepolisian terus melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Sarana Olahraga (SOR) Ciateul tang berlokais di Kecamatan Tarogong Kidul.

Menyikapi hal ini, Bupati Garut, Rudy Gunawan menyatakan sepenuhnya menyerahkan proses hukumnya ke pihak kepolisian.

Rudy mengakui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), memang terdapat kerugian negara dari pembangunan proyek SOR Ciateul. Namun menurutnya saat ini kerugian tersebut telah dikembalikan.

“Memang ada muncul angka kerugian uang negara dalamproyek tersebut akan tetapi sudah dikembalikan. Untuk proses hukumnya, kita sepenuhnya kita serrahkan kepada pihak kepolisian,” komentar Rudy saat ditemui seusai menghadiri pertemuan dengan jajaran Muspida dan tokoh ulama di sekretariat Majlelis Ulama Indonesia (MUI) Garut di Jalan Otista Tarogong, Jumat (9/11/2018).

Dalam kesempatan tersebut Rudy mengaku jengkel dengan pelaksanaan pembanguan SOR Ciateul yang tak kunjung selesai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Hingga akhirnya ia memutuskan pembangunan dilanjutkan atau diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Namun ternyata oleh PUPR pun pembangunannya juga tak selesai-selesai. Ini benar-benar membuat saya jengkel padahal waktunya cukup lama yakni mencapai tiga tahun dan anggarannya pun belum terserap semuanya,” ujarnya.

Dikatakan Rudy, untuk pembangunan sport hall, total anggaran yang disediakan sebesar Rp 16 miliar. Dari jumlah itu, anggaran yang masih ada di kas Pemkab Garut sebesar Rp 5 miliar.

Ia menuturkan, pada tahun pertama pembangunan di 2016, baru 23 persen anggaran yang terserap. Sedangkan di tahun kedua hanya 52 persen. Untuk tahun ini belum ada anggaran yang diserap untuk proyek tersebut padahal anggarannya sudah disiapkan.

Kerugian negara sebagaimana hasil temuan LHP BPK, tambah Rudy, saat ini semuanya sudah dikembalikan dalam dua item. Adapun total kerugian uang negara sesuai LHP BPK yakni sebesar Rp 700 juta, bukan Rp 5 miliar sebagaimana diberitakan selama ini.

“Dua item yang saya maksud berdasar LHP BPK yakni fisik item pekerjaan yang terlaksana pada
pembangunan sport hall senilai Rp 491 juta. Item kedua yakni pekerjaan struktur beton tidak sesuai spesifikasi minimal sebesar Rp 435 juta,” kata Rudy.

Menurutnya, dari hasil kajian pemerintah, proyek itu tak dikerjakan sendiri oleh pememang lelang.
Namun oleh pemenang lelang, proyek itu ternyata kemudian diperjualbelikan kepada pemborong lainnya.

Rudy meyatakan, sesuai rekomendasi BPK dirinya sudah memberikan teguran kepada Kepala Dispora serta memerintahkan PPK untuk segera mengembalikan kerugian negara. Namun dikataknnya pula ada yang belum dikembalikan karena itu ada jaminan bodong.

Ditandaskan Rudy, selain teguran, dirinya juga telah memutuskan jika pembangunan SOR Ciateul ini diambil alih oleh Dinas PUPR. Namun sayangnya, ternyata setelah diambil alih Dinas PUPR, pembangunan proyek SOR ini juga tak kunjung selesai.

Bupati menyangkal jika dalam LHP BPK ada rekomendasi untuk memberikan sanksi. Namun dalam LHP BPK tersebut nyata-nyata tertulis adanya rekomendasi agar Bupati memberikan sanksi terhadap Kepala Dispora terkait pelaksanaan proyek pembangunan SOR Ciateul yang telah menimbulkan kerugian negara.

Masih menurut Rudy, di dinas itu yang berhubungan dengan pengeluaran. Harusnya dibayar 23 persen tapi malah dibayar 27 persen sehingga munculkelebihan pembayaran yang kemudian harus dikembalikan.

Sementara itu di tempat yang sang sama, Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna menyampaikan jika kasus dugaan korupsi proyek pembangunan SOR Ciateul masih dalam proses penyelidikan. Budi meminta wartawan untuk bersabar menunggu hasil penyelidikan selesai.

“Masih dalam proses penyelidikan. Tunggu saja ya, sebentar lagi ko,” katanya singkat.(Aep Hendy S)***

Komentari