Caleg Belum Boleh Iklan di Media Massa

TARKI, (KAPOL).-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Garut mengingatkan jika saat ini para calon legislatif (caleg) belum diperbolehkan untuk memasang iklan kampanye di media massa. Jika sampai ditemukan ada caleg yang memasang iklan, maka Bawaslu mengancamnya dengan hukuman pidana pemilu.

“Saat ini belum diperbolehkan bagi caleg untuk memasang iklan kampanye di media massa.
Jika melanggar, maka bisa dikenakan pidana pemilu,” ujar Komisioner Bidang Penindakan
Bawaslu Kabupaten Garut, Asep Nurjaman, Senin (26/11/2018).

Asep menyebutkan, pemasangan iklan kampanye di media massa baru diperbolehkan bagi caleg mulai 21 Maret sampai 13 April 2019. Aturan tersebut jelas-jelas diatur dalam Undang-
undang nomor 7 tahun 2017 pasal 492.

Dalam undang-undang tersebut, tutur Asep, dijelaskan bahwa pemasangan iklan kampanye bagi caleg hanya berlangsung selama 21 hari. Jika ada caleg yang memasang iklan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan undang-undang, maka hal itu masuk dalam kategori
pelanggaran yang tentunya ada sanksiya.

Diungkapkannya, pihaknya terus melakukan pemantauan terkait aktivitas caleg di media
massa. Hingga saat ini belum ditemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan caleg
termasuk pelanggaran berupapemasangan iklan di media massa.

“Berdasarkan aturan, tidak hanya iklan berupa banner yang dilarang akan tetapi menyebut
nomor peserta pemilu atau mengajak mencoblos dalam bentuk berita juga tidak dibenarkan,”
katanya.

Menurut Asep, pidana pemilu tidak hanya dikenakan kepada caleg tapi juga bisa dikenakan
kepada tim kampanye yang memasang iklan. Jenis sanksinya sendiri berupa kurungan penjara
satu tahun dan denda maksimal Rp 12 juta.

Sedangkan sanksi untuk media yang memasang iklan kampanye caleg, tambahnya, pihaknya akan menyerahkan ke instansi terkait, dalam hal ini dewan pers. 

“Pemasangan iklan kampanye, sudah masuk dalam kategori kampanye di luar jadwal. Namun
demikian caleg tidak akan didiskualifikasi karena memasang iklan,” ucap Asep.

Diungkapkannya, pendiskualifikasian caleg dilakukan jika pelanggaran yang dibuat bersifat
terstruktur, sistemik, dan masif. Untuk mencegah atau meminimalisir pelanggaran itu, Asep
berharap media massa juga mengikuti aturan yang berlaku.

“Saya harap media juga bisa memberikan informasi yang jelas agar caleg tak memasang iklan dulu. Nanti akan kami periksa media yang ada apakah ada caleg yang melakukan pelanggaran atau tidak,” ucap Asep.(Aep Hendy S)***

Komentari