Cipta Kondusif, Penggarap Lahan dan PTPN Mandalare VIII Batulawang Dimediasi Polisi

BANJAR, (KAPOL).- Penggarap lahan dan PTPN Mandalare VIII Batulawang menyepakati dibentuknya Tim Terpadu Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Banjar pada acara mediasi yang difasilitasi Kapolres Banjar, AKBP Yulian Perdana di aula Mako Polres Banjar, Rabu (13/3/2019).

Dandim 0613 Ciamis, Letkol Arm Tri Arto Subagio, berharap kepada semua pihak, agar mewaspadai provokasi.

“Waspadai kemungkinan adanya provokasi, menimbulkan permasalahan hukum baru dipastikan berurusan dengan kepolisian nantinya,” katanya.

Kapolres Banjar, AKBP Yulian Perdana berharap melalui mediasi, diharapkan tidak sampai menimbulkan perbuatan melawan hukum.

“Untuk itu, dibentuk Tim Terpadu dengan melibatkan Polri, TNI, Kejaksaan, Pemkot Banjar, BPN Banjar, legislatif dan tenaga ahli lingkungan hidup,” ucap AKBP Yulian Perdana.

Diantara tugas Tim Terpadu itu, melakukan kajian hukum terkait keberadaan tanah garapan tersebut.

“Ditargetkan awal April 2019, sebelum Pemilu 2019 ada penyelesaian. Hal ini penting demi situasi kondusif Kota Banjar pada momen pesta demokrasi mendatang,” tutur AKBP Yulian kepada “KAPOL”.

Wakil Walikota Banjar, Nana Suryana, menyatakan, semua penggarap lahan itu adalah petani warga Banjar.

Pemkot Banjar berkewajiban untuk ikut bertanggungjawab memperjuangkan masyarakatnya. Begitu juga, PTPN VIII Batulawang itu merupakan aset pemerintah, seharuskan diparhatikan juga keberadaanya.

“Semuanya harus merasa diperhatikan. Namun, itu tak akan semua pihak merasakan puas 100 persen. Untuk, satu sama lain diharuskan ada ‘take and give’ demi meraih kepentingan bersama. Jangan ada yang merasa dirugikan ,” ujar Nana Suryana, jelang Pemilu 2019 Banjar diharuskan tetap kondusif.

Wakil PTPN Mandalare VIII Batulawang, Yayan, solusinya, petani penggarap diperbolehkan menggarap lahan eks penebangan karet di Blok Cibeureum di wilayah Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman dan Desa Rejasari Kec Langensari, ada lahan kosong sekitar 5 hektaran.

Larangan menggarap lahan di Blok Citayem Rejasari yang luasnya mencapai 11 hektar, karena pohon karet dilokasi itu sudah berdaun lebat.

Tepatnya lagi akibat HGU di kawasan itu sudah habis sejak tahun 1997.

“Dari 11 hektar blok Citayam yang bisa ditanami hanya 2 hektaran saja. Dalam hal ini, penggarap diharuskan mematuhi ketentuan yang diberlakukan selama ini. Seperti, lahan garapan dilarang diperjualbelikan dan hanya diperbolehkan tanaman palawija yang bisa dipanen dalam waktu pendek,” katanya.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjar, H.Ristendi Rahim, PTPN itu aset. Berakhirnya HGU tak serta merta bisa langsung menjadi tanah negara atau menjadi milik rakyat.

“Semua proses pengalihak hak, semuanya diatur pada PP 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah,” ucap H.Ristendi.

Menyikapi itu semua, Perwakilan Penggarap Lahan, Imam, menyatakan, saat ini pihak penggarap menunggu aktion dari Tim Terpadu atau Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Banjar.

Ditegaskan ini, permasalahan ini menyangkut kebutuhan perut para penggarap lahan. Jika sampai petani penggarap dilarang bercocok tanam sekarang ini.

“Tim Terpadu ini, merupakan suatu wadah untuk menampung aspirasi penggarap dan PTPN yang berkembang nanti. Termasuk kemungkinan permohonan pengalihan hak tanah dari PTPN. Ini semua diperlukan proses yang panjang sampai Kementrian Agraria,” tuturnya.

Acara mediasi ini, selain dihadiri Wakil Walikota Banjar, Nana Suryana, Gunadi, Dandim 0613 Ciamis, Letkol Arm Tri Arto Subagio dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjar, H.Ristendi Rahim, juga didihadiri Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur, H.Tomy Subagja, Kajari Kota Banjar, Ketua PN Banjar, Kusman serta para pejabat di lingkungan PTPN, Polres Banjar dan puluhan perwakilan para penggarap. (D.Iwan)***