Di Atas Lahan untuk Tol Cisumdawu, Ada Rumah Hantu dan Bangli

Tekan Masalah, Muspika Sumedang Utara Bentuk Tim Monitoring

SUMEDANG, (KAPOL).- Sejumlah bangunan liar atau tak berizin yang juga disebut-sebut rumah hantu, tampak marak berdiri diatas lahan yang akan dijadikan Jalan Tol Cisumdawu.Tepatnya, di beberapa desa di wilayah Kecamatan Sumedang Utara, Kab. Sumedang.

Bangunan tersebut, berdiri secara tiba-tiba, hal itu imbas dari setelah kabar jika disana kembali akan ada pelebaran ruas jalan tol.

Menurut informasi, sebelumnya pada 2017 telah dilakukan pelepasan hak atau pembebasan lahan milik warga, di beberapa desa di Kec. Sumedang Utara seluas 63 Hektare.

Kemudian, pihak Satuan Kerja Tol Cisumdawu berencana melakukan pelebaran ruas jalan tol yang dampaknya kembali akan ada pembebasan lahan, sekira 29 Hektare.

Berkaca dari itu, kini bermunculan sejumlah bangunan tak memiliki izin yang disebut-sebut rumah hantu.

Bangunan itu diantaranya berupa rumah, kandang untuk ternak ayam, bangunan motif relief patung manusia dan binatang.

Dibenarkan, Camat Sumedang Utara, Dikdik Syeh Rizki, S. Sos, M.Si kepada “KAPOL”, Minggu (15/4/2018).

“Menekan terjadi persoalan baru setelah ditemukannya bangunan liar itu, maka Muspika Sumedang Utara membentuk tim monitoring pada 2 April 2018,” ucapnya.

Tim dibentuk atas kerjasama pihak Kecamatan, Kapolsek serta Danramil Sumedang Utara.

“Pembentukan tim, sebagai upaya menekan terjadinya berbagai permasalahan yang diduga akan menghambat program strategis nasional itu,” ucapnya.

Muspika, kata dia, sempat sidak ke lapangan dan benar disana sudah banyak bangunan tak berizin yang marak diaebut rumah hantu.

Dikatakan, bangunan tersebut kondisinya baru dibangun dan tanpa melalui proses izin dan berdiri diatas lahan yang akan dijadikan untuk pelebaran ruas jalan tol.

“Diharapkan, ada tindakan penertiban oleh dinas terkait. Agar, program pembangunan jalan tol bisa berjalan lancar dan sukses,” kata Dikdik.

Ia mengaku jika sebelumnya sudah menyosialisasikan agar disana tak dibangun dalam apa pun bentuknya.

“Kami berharap agar pembangunan jalan bisa tol berjalan dengan baik, karena berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat,” tuturnya didampingi Kasi Tapem, Dedih Sunandar, SE.

Dikdik mengatakan, jika keberadaan rumah hantu tersebut tak segera ditertiban, maka khawatir jumlahnya semakin banyak.

Jika jumlah bangunan liar menjadi banyak, kata dia, dipastikan akan kerepotan pada saat dilakukan penertiban.

“Pada dasarnya, kami (Muspika) telah sepakat agar bagaimana caranya proyek nasional tersebut tak terkendala, dengan adanya rumah hantu itu,” ujarnya.

Sementara, salah seorang warga di Kec. Sumedang Utara, NN membenarkan terkait banyaknya berdiri bangunan yang dibangun secara “ujug-ujug” itu.

“Diduga, itu terjadi setelah para pemilik lahan disana mendengar kabar bahwa akan ada pelebaran ruas jalan tol. Asumsinya, jika lahan mereka terdapat bangunan, maka jika dibebaskan nanti akan bernilai lebih. Karena, bangunan baru itu asumsinya akan ikut dihargai oleh tim penaksir,” katanya.

Hal Itu, kata dia, hanya dugaan saja dan memang yang membangunnya pun didominasi oleh para pemilik lahannya.

“Padahal, sebelumnya benar jika sudah ada edaran dari pemda jika di lokasi itu jangan dibangun,” ucapnya.

Dikatakan, rumah hantu dan relief patung itu ada di tiga desa yakni Sirnamulya, Mulyasari dan Girimukti.

“Jika duagaan dibelakang pemilik lahan ada pemodalnya, hal itu pun sudah diduga juga oleh sebagian warga. Tapi, entah benar atau tidak, karena mengingat takut salah memprediksi,” ucapnya.

Biarkan pihak terkait yang bisa menjelaskan apakah itu ada pemodalnya atau inisiatif dari pemilik lahan saja?.

Menanggapi itu, Komisi D, DPRD Kab. Sumedang, Dadang Rohmawan, SE berharap agar persoalan tersebut dimusyawarahkan dan pemkab segera turun tangan.

Karena, kata dia, agar bisa ditentukan, apakah rumah hantu itu bisa dibebaskan atau tidak?.

“Jika tak ada titik temu, majukan saja ke pengadilan,” ujar Dadang.

Dikatakan PPK PengadaannLahan Tol Cisumdawu, Ilham ikut membenarkan jika disana marak berdiri bangunan baru dan diaebut-sebut rumah hantu.

“Kondisi itu akan menghambat pembangunan dan riskan terjadi persoalan,” kata Ilham.

Menurutnya, tahap awal di Kecamatan Sumedang Utara (Desa Girimukti, Sirnamulya dan Mulyasari) hitungan kasarnya disana membutuhkan lahan seluas 63 hektare.

Dikatakan, karena kebutuhan konstruksi bertambah, maka kembali dibutuhkan lahan aeluas 29 hektare.

“Statusnya, sekarang sedang dalam proses pengukuran bangunan dan tegakan serta pemberkasan oleh Satgas B serta BPN Kab. Sumedang,” tuturnya.

Pihaknya pun, telah meminta pendampingan TP4D Kejati Jabar yang tujuannya untuk membantu dalam permasalahan pembebasan lahan Tol Cisumdawu. (Azis Abdullah)***

 

Komentari