Dugaan Penyimpangan Program BPNT, Pemkab Garut Terjunkan Tim Inspektorat

GARUT, (KAPOL).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut benar-benar serius dalam upaya mengusut dugaan adanya penyalahgunaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Garut.

Hal itu dibuktikan dengan diterjunkannya tim dari Inspektorat Kabupaten Garut yang melakukan penelusuran terkait kebenaran dari dugaan tersebut.

Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, menyebutkan, pelibatan Inspektorat dalam penelusuran dugaan penyalahgunaan program BPNT dilakukan karena adanya indikasi keterlibatan unsur aparatur sipil negara (ASN) dalam penyalahgunaan bantuan untuk keluarga miskin di Garut ini.

Penelusuran akan dilakukan Inspektorat berdasarkan data awal yang diperoleh termasuk maraknya keluhan di lapangan.

“Tim dari Inspektorat itu akan menanyakan langsung kepada penyelenggara program tersebut. Petugas juga akan turun langsung guna memintai keterangan dari masyarakat penerima manfaat program itu,” ujar Helmi, Rabu (11/7/2018).

Dikatakannya, dari hasil penelusuran yang telah dilakukannya, selanjutnya Inspektorat akan melakukan beberapa kajian dan kemudian memberikan masukan kepada unsur pimpinan pemerintah daerah untuk menindak tegas pihak yang terlibat dalam penyelahgunaan program tersebut.

Apabila memang terbukti ada ASN yang terlibat dalam penyalahgunaan program BPNT, tentu akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Terkait adanya pihak ketiga yakni penyuplai barang yang juga diduga melakukan kesalahan karena barang yang disediakannya tidak sesuai standar yang telah ditentukan, ditandasakan Helmi, maka pihaknya sepenuhnya akan menyerahkan penanganannya kepada pihak kepolisian.

Namun di sisi lain Pemkab Garut akan terus mengawal dan mendorong agar kasusnya ditangani dengan baik sesuai undang-undang.

“Pemkab Garut akan fokus dulu pada internal pemerintah daerah dalam menyelesaikan dugaan penyalahgunaan program BPNT di Garut. Untuk yang lainnya termasuk masalah penyuplai barang, itu wilayah hukum yang tentunya akan ditangani oleh pihak kepolisian,” katanya.

Dituturkan Helmi, sebelumnya pihaknya telah menerima laporan baik dari masyarakat maupun unsur pemerintahan desa terkait dugaan penyalahgunaan program BPNT di lapangan.

Selain laporan, pihaknya juga telah sering menerima keluhan dari masyarakat yang menilai program BPNT di Garut tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Helmi menerangkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, jumlah barang yang diterima masyarakat dari program BPNT tidak sesuai dengan jumlah uang.

Seharusnya sesuai aturan, kupon yang diterima setiap penerima manfaat BPNT nilainya mencapai Rp 110 ribu.

Namun pada kenyataannya barang yang diterima hanya berkisar Rp 80 ribu sehingga diduga ada penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 30 ribu dari setiap penerima manfaat program BPNT dalam setiap bulannya.

“Sedangkan di Garut ini kan jumlah penerima manfaat BPNT ini mencapai puluhan atau bahkan ratusan ribu. Kalau memang terjadi penyalahgunaan seperti yang disebutkan di atas, berapa anggaran yang telah diselewengkan untuk kepentingan pihak tertentu?,” ucap Helmi.

Selain itu, tambah Helmi, pihaknya juga menerima laporan jika kualitas barang yang diterima masyarakat yakni beras dan telur juga tak sesuai.

Tak jarang masyarakat menerima beras dan telur yang kualitasnya buruk.

Bahkan sudah berbau tidak sedap sehingga tak berani mengkonsumsinya. (Aep Hendy S)***

Komentari