Evaluasi Penyatuan Pileg-Pilpres

TASIKMALAYA, (KAPOL).-Pengamat sosial Tasikmalaya, Asep M. Tamam mengatakan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyatuan Pemilu Presiden dan Legislatif di tahun 2019 ini. Terutama pada dasar aturan UU nomor 7/2017 tentang Pemilu yang dirumuskan pada pemegang kebijakan serta dilaksanakan oleh KPU.

“Ini tidak hanya dikeluhkan oleh PPS, juga para saksi. Sebab mereka bekerja lebih dari 24 jam. Aturan kerja juga hanya 8 jam, betapa melelahkannya harus berkonsentrasi dan tidak boleh melakukan kesalahan. Di nasional itu sudah ada 10 korban meninggal dunia,” ujarnya kepada “Kapol”.

Semestinya, kata dia, hal tersebut bisa terprediksi sebelumnya. Baik KPPS dan saksi adalah manusia yang harus dimanusiakan. “Belum lagi persoalan lain dari sisi politik. Hitung-hitungannya mungkin tidak kaharti dengan mendapatkan honor sekian rupiah,” kata pengajar di sejumlah perguruan tinggi di Tasikmalaya ini.

Sebelumnya diberitakan, setidaknya dua orang dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tasikmalaya meninggal dunia akibat kelelahan pada Pemilu tahun 2019 ini. Bekerja selama dua hari dua malam, bukanlah hal yang mudah dan menguras energi.

“Kalau dihitung-hitung, mulai dari persiapan dan pelaksanakan di TPS sangat melelahkan perlu waktu 2 hari 2 malam nonstop. Kami sudah melaksanakan tugas sesuai regulasi yang diberikan, dan hasilnya sudah diberikan apa adanya, tanpa rekayasa,” ujar Ketua KPPS TPS 007 Kelurahan/Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, Asep S. Kusaeri kepada Kapol, Jumat (19/4/2019). (Inu Bukhari)***

Diskusikan di Facebook