GGW Pertanyakan Predikat WTP yang Diraih Kabupaten Garut

GARUT, (KAPOL).- Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat.

Namun predikat WTP yang didapatkan oleh Pemkab Garut`ini bukannya disambut baik warga Garut tapi justeru malah dipertanyakan karena dianggap tidak sesuai dengan kenyataan.

Garut Governance Watch (GGW), merupakan salah satu unsur di Kabupaten Garut yang mempertanyakan raihan WTP oleh Pemkab Garut.

GGW menilai raihan predikat WTP tersebut masih banyak yang diragukan.

“Sebenarnya bukan yang kali ini saja tapi sejak predikat WTP yang pertama dan kedua diterima, kita telah mempertanyakannya,” ujar Sekjen GGW, Yuda Ferdinal, Kamis (12/7/2018).

Menurut Yuda, bukan hal mudah untuk bisa meraih predikat WTP, kriteria yang digunakan BPK RI dalam hal penilaian terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Hal itu meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas pengendalian sistem intern, penerapan standar akuntansi pemerintahan, penataan dan pengelolaan aset tetap.

Yuda menyamapaikan alasan kenapa pihaknya mempertanaykan kebenaran dari raihan predikat WTP oleh Pemkab Garut, di antaranya melihat kondisi selama ini dimana pengelolaan keuangan di Pemkab Garut masih terbilang carut marut.

Buktinya berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Jawa Barat, masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan terkait pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diungkapkannya, temuan BPK RI di Garut antara lain kesalahan penganggaran belanja barang dan belanja modal TA 2017 pada dinas PUPR dan Dispora.

Kasusnya diantaranya gedung Art Center yang merupakan gedung milik Pemkab Garut, sehingga seharusnya belanja untuk gedung tersebut dianggarkan dalam belanja modal.

Selain itu ada pula kasus penataan lapang basket SMAN 3 Cibatu sejak Oktober 2016 yang telah diserahkan oleh Pemdakab Garut kepada Provinsi Jawa Barat dimana seharusnya belanja penataan lapang basket dianggarkan dalam belanja barang yang akan dihibahkan untuk pihak ketiga.

“Kondisi tersebut di atas tidak mengakibatkan laporan keuangan tidak mencerminkan akun jenis belanja sebenarnya,” katanya.

Masih permasalahan yang muncul di Dinas PUPR, tutur Yuda, yakni pembebasan tanah untuk jalan alternatif Kadungora-Leles serta jalan lingkar Cipanas dan by pass.

Dalam dokumen pembayaran atas pembebasan tanah tersebut, diketahui tidak disertai dokumen pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan kepala BPN nomor 5 tahun 2012.

Bahkan, tandasnya, dalam pencairan SP2D, hanya disertai surat dari sekretaris panitia pengadaan tanah (kantor BPN Garut) antara lain menyatakan bahwa panitia bertanggung jawab atas administrasi pengadaaan tanah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Selain itu panitia akan menyerahkan hasil kegiatan pengadaan setelah selesai pelaksanaan pembayaran kepada pihak penjual, dan bertanggung jawab apabila pembayaran tidak sesuai.

“Sementara kita mengetahui bahwa pembebasan tanah untuk jalan baru menyisakan banyak permasalahan,” ucap Yuda.

Selian permasalahan tersebut diatas, Yuda juga menyampaikan masih ada permasalahan lainnya yang menjadi PR bagi Pemkab Garut.

Permasalahan itu di antaranya penghapusan piutang pajak bumi sektor pedesaan dan perkotaan dan pengelolaan investasi jangka panjang permanen pemda TA 2017 yang belum didukung peraturan yang memadai.

Selanjutnya ada juga kasus pengelolaan aset tetap Pemda Garut yang belum memadai dan pembayaran beberapa pekerjaan yang tidak didukung dengan dokumen pertanggung jawaban yang lengkap.

“Melihat dari permasalahan di atas, maka kita bisa melihat bahwa ada ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-udangan yang dilakukan Pemkab Garut,” kata Yuda.

Lebih jauh diterangkannya, tidak efektifnya pengendalian sistem intern, masih belum jelasnya penataan dan pengelolaan aset tetap di Pemda Garut, juga masih menjadi permasalahan.

Maka dengan alasan tersebut, GGW menilai penghargaan yang didapat Pemkab Garut saat ini hanya untuk kepentingan pencitraan pucuk pimpinan semata. (Aep Hendy S)***

Komentari