Hj. Ika Kartikawati, Jaga Predikat Banjar Sebagai Kota Layak Anak

BANJAR, (KAPOL).- Kota Banjar dinobatkan sebagai Kota Layak Anak. Penghargaan yang dianugrahkan pemerintah pusat kepada Kota Banjar itu seharusnya berhasil dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Bersamaan itu, Pemkot Banjar menerbitkan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 263/Kpts.60-Dinsos/2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kota Banjar, H. Asep Tatang Iskandar melalui Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hj. Ika Kartikawati, berharap keberadaan gugus tugas yang sudah dibentuk itu, beraksi.

“Penghargaan kota layak anak diharuskan berhasil dijaga oleh semua. Diantaranya, melalui pencegahan trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banjar,” kata Hj.Ika seusai rakor Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di aula DINSOSP3A Kota Banjar, Rabu (10/4/2019).

Menurut dia, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan seksual dan trafficking itu sulit dihilangkannya. Kendati demikian, pihaknya berharap melalui rakor lintas OPD dan elemen masyarakat mampu meminimalisirnya di masa mendatang.

“Kami berharap semua pihak beraksi, melakukan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami pun berharap media jangan sampai memojokan korban,” tuturnya.

Lebih lanjut dia berharap kepada korban perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Banjar, agar berani melakukan pengaduan kepada Gugus Tugas Pengaduan yang ada selama ini.

Gugus tugas pengaduan itu, dijelaskan dia, koordianornya Polres Banjar. Yakni, Unit PPA Polres Banjar.

Menurutnya, pengaduan korban bisa juga langsung kepada Ketua Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di Dinsosp3a Banjar atau camat se-Kota Banjar.

Kasat Reskrim Polres Banjar, AKP Yanto Slamet, menegaskan, berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 24.

Disebutkan, setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 15 juta.

“Jika korban sampai jatuh sakit atau luka berat, pelakunya diancam pidana paling lama 10 tahun atau denda Rp 30 juta. Kemudian, jika korban meninggal dunia, pelakunya diancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45 juta,” kata Yanto.

Dijelaskan dia, diantara kriteria yang termasuk kasus KDRT. Meliputi, kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah keluarga. Misal, tak memberikan nafkah lahir dan bathin.

Pada kesempatan itu, Kasat Reskrim Polres Banjar ini, menjelaskan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurutnya, berdasarkan Pasal 76 C.

Disebutkan, bahwa, setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasa terhadap anak.

“Terbukti melanggar Pasal 76 C, pelakunya dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda sebesar Rp 72 juta. Jika menimbulkan luka berat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Kalau korbannya sampai mati, maka pidana penjaranya 15 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar,” katanya.

Dijelaskan dia, orang yang disebut anak itu, mulai masih dalam kandungan sampai berusia 18 tahun.

“Kasus terbanyak pelanggaran UU Perlindungan Anak di Kota Banjar di wilayah Kec Langensari dan tersedikit di wilayah Kec Purwaharja,” ujarnya. (D.Iwan)***

Diskusikan di Facebook
Baca juga ...