HMI Garut Tolak LGBT

GARUT, (KAPOL).- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Garut melakukan aksi unjuk rasa menolak keberadaan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT), Jumat (12/10).

Mereka menyatakan sikap “Garut Tolak LGBT”. Sebelum mendatangi Komisi D DPRD Garut, mereka melakukan orasi di Bunderan Simpang Lima, selanjutnya berjalan kaki melewati Jalan Pembangunan-Pahlawan-Patriot hingga tiba di gedung rakyat dengan penjagaan ketat aparat kepolisian.

Ketua Umum HMI Garut, Wildan mengatakan, beberapa hari terakhir ini Garut sedang di gegerkan dengan isu LGBT yang melibatkan siswa SMP-SLA hingga muncul akun di grup Facebook.

“Kejadian tersebut sangat meresahkan tidak hanya dikalangan orang tua tetapi sudah menjadi masalah bersama mulai dari elemen masyarakat maupun stakeholder yang ada di Garut.” katanya.

Wildan menuturkan, sebagaimana informasi yang dilaporkan oleh KPA Garut jumlah Gay (laki suka laki) berjumlah 3.300 orang.

Dari jumlah itu dilaporkan 40 orang sudah terjangkit HIV. Atas dasar itu, masyarakat Garut yang notabene mayoritas umat Islam tentunya sangat menolak keberadaan penyakit LGBT dimanapun berada.

“Padahal Islam adalah agama yang selaras dengan fitrah kemanusiaan dan menempatkan perlindungan terhadap keturunan (hifzhun nasl) yaitu melalui lembaga pernikahan antara laki-laki dan perempuan.” ujarnya.

Dari masalah demikian, kata Wildan, Ia bersama gabungan pemuda dan pelajar Garut menyatakan Sikap, di antaranya Mendesak DPRD beserta Bupati, Wakil Bupati Garut untuk menerbitkan Perda khusus terkait LGBT dan Penyakit Masyarakat lainnya.

Mendesak Bupati Garut untuk menyediakan sarana rehabilitasi pelaku LGBT, Mendesak KAPOLRES Garut supaya menerbitkan surat edaran kepada pemiliki kosan untuk melakukan pengawasan secara ketat.

Mendesak aparat keamanan untuk menindak, menertibkan dan menutup tempat-tempat yang terindikasi menjadi sarana perkumpulan komunitas serta aktivitas LGBT seperti warung remang-remang, tempat hiburan dan sebagainya.

Mendesak Dinas Pendidikan untuk mewajibkan di sekolah binaanya mengadakan program pembinaan keagamaan khusus di luar jam pelajaran, Mendesak KOMINFO untukmengawasi, memperketat dan memblokir konten LGBT yang beredar di Media Sosial.

Mendesak MUI Garut untuk menerbitkan Fatwa MUI tentang Bahaya LGBT lalu mensosialisasikannya kepada Masyarakat luas, dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalan mencegah perbuatan LGBT dan perbuatan maksiat lainnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Garut, Asep D Maman, mengatakan hal yang sama dan sepakat apa yang diajukan dalam aksi ini.

“Dan tentunya aspirasi yang disampaikan ini akan ditindaklanjuti. Karena kami juga di jajaran DPRD sama seperti itu hakekatnya kami juga menolak LGBT,” katanya. (Dindin Herdiana)***

Diskusikan di Facebook
Baca juga ...