Ini Dampak Transportasi Berbasis Online di Kota Tasik

INDIHIANG, (KAPOL).-Imbas dari angkutan berbasis aplikasi di Kota Tasikmalaya, membuat angkutan kota terancam punah. Apalagi sejumlah supir angkot mulai bermigrasi ke transportasi berbasis aplikasi.

Sementara tindakan pemerintah setempat dari aspirasi yang disampaikan beberapa waktu lalu belum bisa berbuat banyak.

“Kita sudah cukup bersabar. Nah sejauh mana penghentian sementara angkutan berbasis aplikasi itu di lapangan. Realitanya saat ini izin belum diproses pun malah semakin banyak di lapangan,” ujar pelaksana tugas Ketua Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Tasikmalaya, Irwan Nur Komara, Minggu (7/1/2018).

Beberapa waktu lalu, pihaknya juga sudah berbicara kuota terkait dengan operasionalisasi transportasi berbasis aplikasi. Namun dari 200 kendaraan yang diperbolehkan untuk taksi berbasis aplikasi, disepakati kuotanya sekitar 122 unit saja.

“Memang masih masa sosialisasi, namun hari ini kami yakin jumlahnya lebih dari itu. Bahkan banyak dari luar daerah juga yang beroperasi. Ini yang menjadi persoalan,” katanya.

Ia mengatakan, dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 taksi berbasis aplikasi harus memiliki izin dan mengikuti skema tarif batas atas dan bawah. Serta memiliki tanda stiker khusus dan melakukan uji kendaraan.

“Pengawasannya sekarang di tingkat provinsi, sementara di daerah ini tidak ada yang menggarap. Itu juga menjadi persoalan,” ujarnya.

“Kalau berbicara Bandung saja tak masalah karena Pemprov di sana. Sekarang ini kan banyak taksi berbasis aplikasi yang ternyata dari luar daerah. Sementara dinas di daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan,” katanya mengeluhkan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Aay Zaini Dahlan membenarkan terkait kuota taksi berbasis aplikasi sejumlah 122 unit. Angka tersebut dikaji dari 10 persen angkutan sejenis beserta angkutan kota yang beroperasi di Kota Tasikmalaya. Meskipun aturan teknis ini berlaku efektif per Februari tahun 2018.

“Sudah disepakati segitu. Soal kewenangan pengawasan ini kan di provinsi, kita hanya mendapatkan tugas untuk uji kendaraannya. Kita juga masih menunggu aturan dari pusat dan provinsi untuk teknisnya seperti apa, ” ujarnya.

Senada dituturkan oleh Ketua Organda Tasikmalaya, ia mengatakan ada sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Mulai dari tarif, identitas operasional hingga kewajiban uji kendaraan.

“Saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Persoalannya kita tidak tahu kantor perusahaannya dimana, dan melakukan sosialisasi. Karena kantor pusatnya tidak di Tasikmalaya,” katanya. (Inu Bukhari)***

Komentari