Inpam Pertanyakan Pengangkatan Plh Bupati Ciamis

CIAMIS, (KAPOL).- Direktur LSM Insan Pencerahan Masyarakat (Inpam) Endin Lidinillah S.Ag.,M.Ag.mempertanyakan dasar pengangkatan Plh Bupati Ciamis pasal 131 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Endin menjelaskan, dengan pasal 131 ayat 4 pp 49 tahun 2008 , dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan presiden mengangkat pejabat kepala daerah

“Penggunaan pp 49 itu tidak tepat, karena diperuntukan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhenti bersamaan, padahal di ciamis kasusnya tidak seperti itu,” katanya.

Menurutnya, seharusnya Pemprov jabar menggunakan pasal 201 ayat 11, yang menyatakan untuk mengisi kekosoongan bupati/walikota diangkat penjabat bupati/walikota dari jabatan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan walikota. Penggunaan uu pilkada lebih tepat, karena konteksnya lebih mendekati kasus yang terjadi di Ciamis.

“Ini akan mengakibatkan pelantikan Bupati Ciamis terpilih akan menjadi molor. Itu juga bertentangan dengan pasal 164 a ayat 2 Undang-undang 10 tahun 2016, tentang Pilkada. Bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus segera dilantik setelah masa jabatan periode sebelumnya berakhir,” jelas Endin saat ditemui Senin (8/4/2019).

Endin menganggap permasalahan ini berawal dari penundaan pelantikan Bupati terpilih oleh Gubernur Jawa Barat. Padahal bila tidak ada penundaan, tidak akan Plh ataupun Pj.

“Ini konsekuensinya dari penundaan pelantikan. Tidak efektif dengan mengangkat Plh atau Penjabat. Prosesnya juga membutuhkan waktu lama, ada proses pengajuan. Karena dengan Plh akan memunculkan Penjabat,” tegasnya.

Sedangkan Plh atau Penjabat memiliki kewenangan terbatas, tidak bisa melaksanakan kebijakan yang bersifat strategis salah satunya pelantikan jabatan. Salah satu contoh, nasib open bidding pimpinan tinggi pratama di Ciamis yang sudah 6 bulan tak jelas hasilnya. Padahal ada jabatan strategis untuk pelayanan masyarakat.

“Masyarakat itu butuh Bupati definitif, supaya pembangunan Ciamis tidak tertunda-tunda. Dengan adanya penundaan pelantikan akan menimbulkan persoalan baru dan butuh waktu lama,tegasnya tak perlu Plh,” jelasnya.

Endin berharap kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan aspirasi warga Ciamis, yang sudah membutuhkan Bupati baru untuk memimpin Pembangunan Ciamis.

Sementara itu, Akademisi sekaligus Pengamat Sosial Ciamis DR.Yagus Triana mengatakan persoalan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis terpilih tak perlu dibikin ribet. Karena faktanya, H.Herdiat Sunarya dan Yana D Putra sudah mendapat legitimasi dari Masyarakat Ciamis. Juga telah mendapat legitimasi dari Pemerintah.

“Hanya soal aspek legalitas saja. Secara konstitusional menjadi bupati ciamis melalui pelantikan. Jadi kenapa dibikin sulit? Secara sosiologi sudah menang dan rmasyarakat Ciamis meminta agar segera dilantik,” jelas Yagus.

Yagus menambahkan, kaitan aspek penyelenggara negara, Bupati Definitif lebih baik ketimbang pelaksana harian (Plh) atau Penjabat (Pj), sehingga ketika ada persoalan, salah satunya kaitan dengan Pemilu, Bupati definitif akan lebih bertanggung jawab dan segera menyelesaikannya. Dibanding Plh dan Pj yang hanya memiliki kewenangan terbatas.

“Ketika oleh Plh dan Pj tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan persoanal baru,” ucapnya.

Menurutnya, keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunda pelantikan sangat tidak tepat. Karena edaran Mendagri hanya bersifat imbauan. Gubernur juga tidak berhak mengklaim paham akan kondisi sosiologis masyarakat Ciamis, sehingga dikaitkan dengan kondusivitas.

“Yang tahu ciamis hanya orang Ciamis. Itu terlalu mengada-ngada, Saya kira lebih cepat pelantikan akan lebih baik,” pungkasnya.(Yogi T Nugraha)***