Izin Parkir Stasiun Banjar Dipertanyakan

BANJAR, (KAPOL).- Pajak parkir khusus di lokasi milik swasta dan BUMN belum terserap optimal ke kas daerah Pemerintah Kota Banjar.

Penyebabnya, karena rata-rata lokasi parkir tersebut belum mengantongi izin.

Bidang pendapatan sendiri nampak dilematis menghadapi hal tersebut.
Disatu sisi, pajak sebesar 20 persen dari pendapatan bruto penyelenggara parkir khusus harus dibayarkan ke kas daerah.

Sementara jika tanpa izin, penerimaan pajak akan berbenturan dengan aturan.

Salah satu lokasi yang saat ini nihil pajak pendapatan untuk pemerintah adalah parkiran di Stasiun Kereta Api Kota Banjar.

“Termasuk lokasi parkir stasiun, belum masuk pajaknya karena izinnya tidak ada,” kata Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Banjar,  Heri Sapari, Senin, (13/05/2019).

Sementara, jika pihaknya menerima pajak, maka tetap akan meminta bukti jika izin lokasi parkir itu ada.

“Kalau dipaksakan kami terima atau kami pungut pajaknya, nanti bisa jadi temuan pungutan liar,” tuturnya.

Heri mengimbau pihak swasta maupun BUMN, BUMD yang memiliki wilayah parkir sendiri dan dikelola sendiri atau dipihak ketigakan untuk segera mengurus perizinannya.

Supaya, pajak ke negara masuk dengan dasar hukum yang jelas.

“Untuk pengurusan izinnya silahkan ada dinas yang mengurusi itu. Karena setahu saya dan hasil kordinasi dengan Dinas Perhubungan soal pemberian izin area parkir, Dishub hanya mengeluarkan surat rekomendasi,  bukan surat izin,” imbuhnya.

Sekertaris Dinas Perhubungan Kota Banjar,  Ajat Sudrajat,  juga mengatakan Dinas Perhubungan hanya mengeluarkan surat rekomendasi.

“Untuk perizinan ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjar,” jelasnya.

Sementara itu, Pihak PT. KAI sampai hari ini belum bisa dikonfirmasi, saat dihubungi melalui sambungan telp, dan juga pesan singkat, kepala Stasiun Banjar, Sudaryoto, belum bisa menjawab. (Agus Berrie)***

Diskusikan di Facebook