Jumlah Penduduk Banyak, Tak Jamin PPK BLUD Tinggi

SUMEDANG, (KAPOL).- Sejak diberlakukannya Pola Pengelolaan Keungan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) dari tahun 2017 lalu,ada keleluasaan bagi 35 Puskesmas dan satu laboratorum,  untuk mengelola pendapatan dan keuangannya tersendiri.

Namun hal itu, menuntut pula Puskesmas tersebut untuk lebih mandiri, meningkatkan kinerja juga meningkatkan pendapatan.

Disampaikan Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan,  Ny. Ida Marlaida,
SH, M.S.i, bersama  Kasi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan,Ny. Hj. Atik Nurhayati dan Kepala Puskesmas Sawah Dadap Cimanggung, Surdi Sudiana, Jumat ( 18/5).

Tantangan lainnya menurut Surdi,  selain harus membuat perencanaan- perencanaan,  merealisasikannya, juga harus membuat pertanggungjawaban.

Banyaknya penduduk tidak menjamin di puskesmas tersebut banyak yang berobat karena tergantung kepesertaan BPJS atau yang sudah dijamin,  yang bisa memilih berobat di faskes pertama sesuai keinginannya.

“Kita dituntut untuk meningkatkan pendapatan juga, dengan melakukan inovasi atau bekerjasama dengan pihak lain  dan meningkatkan mutu pelayanan serta peralatan untuk lebih menarik kepesertaan fasilatas pelayanan,  yang juga kami pun bersaing  sehat dengan puskesmas lain dan swasta,” jelas Surdi yang memiliki rencana ingin membuat Poned,  pengobatan tradisional dan kesehatan kerja mengingat dilingmungannya banyak tenaga kerja srlain dari pabrik.

Dengan peningkatan kualitas pelayanan tersebut, diharapkan dapat mengedukasi masyarakat masuk menjadi peserta BPJS.

Walau pun, jika menjadi peserta umum hanya dikenakan biaya sebesar Rp 10.000 untuk pemeriksaan dan obat kecuali bila ada tindakan, misalnya cabut gigi dan sebagainya. (Emi S)***

Komentari