Kabupaten Sumedang Raih Nilai SAKIP B

BANDUNG, (KAPOL).- Kabaputen Sumedang menjadi salah satu kabupaten di Jawa Barat yamg mendapatkan nilai SAKIP B.

Apresiasi dan penghargaan atas capaian tersebut diserahkan oleh Menteri PANRB, Syafruddin, pada acara Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 atau SAKIP Award 2018 di Bandung. Senin (28/1/2019).

“Nilai SAKIP Sumedang tahun 2018 yang diserahkan tahun 2019 mencapai 60,98 atau naik 12,40 poin dari tahun sebelumnya sebesar 48,58. Ini adalah hasil kerja sama segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Sumedang yang didukung oleh DPRD Kabupaten Sumedang dan warga masyarakat Sumedang. Karena itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas capaian yang membanggakan ini, termasuk kepada Pemerintahan sebelumnya,” ucap Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir.

Menurutnya, capaian nilai SAKIP B ini menyiratkan makna bahwa tata kelola birokrasi pemerintahan di Kabupaten Sumedang sudah lebih efisien dengan peningkatan efisiensi sebesar 20 %.

“Berdasarkan analisis BPKP, setiap instansi yang mendapatkan nilai SAKIP C berpotensi terjadi pemborosan 30 %. Sedangkan apabila nilainya B, potensi pemborosannya sebesar 10 %.

Artinya kita sudah melakukan efisiensi anggaran sebesar 20 %,” tandasnya.

Bupati Dony berpesan kepada jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

“Saya instruksikan kepada Sekda, para Kepala SKPD dan para Camat agar segera hijrah dari zona nyaman ke zona kompetitif dengan memacu akuntabilitas kinerja, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, laporan kinerja, sampai dengan pencapaian kinerja. Target kita tahun depan minimal mendapatkan BB. Tapi kita harus berusaha untuk mendapatkan A. Artinya tata kelola APBD Sumedang lebih akuntabel, serta makin efektif dan efisien,” ucap Dony.

Bupati Dony juga berharap, Kabupaten Sumedang ke depan menjadi role model dalam reformasi birokrasi, termasuk dalam akuntabilitas kinerja.

“Saya minta Saudara Sekda sebagai pejabat berwenang agar segera mengambil langkah taktis dan mengkoordinasikan akselerasi pelaksanaannya. Sumedang harus menjadi role model nasional reformasi birokrasi,” ujarnya. (Azis Abdullah)***