IKLAN
KORPORASI

Kasat Pol PP : “Satker Tol Minim Komunikasi, Dalih Itu Proyek Strategis Nasional”

azis abdullah/"kapol"

SUMEDANG, (KAPOL).- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Pemkab Sumedang, H. Asep Sudrajat menduga ada pelanggaran Perda yang mesti didalami terkait tanah urugan yang sebabkan banjir di Rancakalong.

Kendati demikian, pihaknya tak bisa menghentikan aktivitas pengurugan tanah di disposal Tol Cisumdawu.

Alasannya, itu merupakan proyek strategis nasional yang izinnya pun dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dikatakan, kendati itu proyek strategis nasional, namun diharapkan tetap tak menghilangkan aturan terkait kajian lingkungannya.

Ia mengaku prihatin, mengingat Satker Tol Cisumdawu berkesan sulit diajak komunikasi yang secara khusus oleh Satpol PP Sumedang.

Padahal, kata dia, pihaknya pun memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan.

“Prihatin saja, Satker Tol memang jarang melalukan koordinasi ke Satpol PP,” katanya kepada Kabar Priangan Online (KAPOL), Selasa (14/11/2017).

Memang fakta, kata dia, pihaknya tak pernah menerima laporan terkait apa pun bentuk kegiatan disana?.

“Bujeng-bujeng masihan laporan aya kagiatan, di telepon oge hese. Omat nelpon teh lain rek menta duit, rek nanyakeun aya kagiatan naon wae di proyek tol?,” kata Asep, Selasa, (14/11/2017).

Ironis, kami mengetahui ada permasalahan atau kegiatan di proyek Tol Cisumdawu itu, kabar melalui pemberitaan.

“Penyidik PNS Satpol PP, sedang mendalami pelanggaran Perda-nya.
Karena, jika menyangkut hukum, itu sedang ditangani Polres Sumedang,” ucap Asep.

Diduga disana ada ketidak benaran terkait realisasi analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal).

“Harus didalami, seperti apa izin disposal-nya, kepadatannya, kedalamannya, kecuramannya dan itu kami pun harus tahu,” tuturnya.

Jika mematuhi UPL-UKL, kata dia,  dipastikan tak akan terjadi bencana seperti itu.

“Untuk disposal itu, izinnya dari provinsi, karena ada pemindahan material. Benar, jika ada pelanggaran mereka pun acap kali berdalih jika itu proyek strayegis nasional,” tuturnya.

Jujur saja, kata dia, proses proyek tol berbeda dengan pembangunan waduk Jatigede.

Pihak Satker Jatigede pada saat itu, kata dia, dinilai kooperatif dengan Satpol PP Sumedang.

Pihak Satker Jatigede, ujar dia, selalu koordinasi jika menyangkut ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan.

Liar biasa, kata dia, apa pun kegiatan di proyek Jatigede, mereka selalu koordinasi.

“Ya, itu saja, minimal kami mengetahui apa yang sedang dikerjakan,” ucapnya.

Dikatakan, tak terlepas pihak Satker Tol rutin laporan secara langsung ke bupati atau belum, idealnya tetap ada tembusan atau pemberitahuan ke Satpol PP.

“Kami pun memahami jika itu proyek strategis nasional, pekerjaannya jangan terhambat karena instruksi Presiden,” tuturnya.

Tapi, rek aya izin atawa euweuh, atuh bejaan weh Satpol PP meh bisa garawe, jeung mun aya nanaon teh engkena henteu ceuk ukur cenah ti koran.

“Bagi pemilik kewenangan izin atau pihak provinsi pun diharapkan laporan. Pan ieumah henteu aya dongeng pisan, aneh da ku asa lempeng pisan,” ujarnya.

Sementara, Kasatker Tol Cisumdawu, Wida Nurfaida mengaku sudah menegur pihak sub kontraktor.

“Tampaknya mereka pun tanggungjawab untuk kembali membenahi tanah disposal itu,” ucapnya, belum lama ini.

Dikatakan, sub kontraktor, PT. Nata Ruciia Suba memang menyatakan siap untuk kembali menata kerusakan disposal itu.
(Azis Abdullah)***

Komentari

IKLAN
IKLAN
Direktur : H. Usman Rachmatika Kosasih Penanggungjawab: AS Wibowo
Pemimpin Redaksi : Duddy RS
Redaktur Pelaksana : Abdul Latif
Teknologi Informatika : Deni Rosdiana
Promosi dan Iklan : Nova Soraya
Kesekretariatan : Dede Nurhidayat, Sopi
Wartawan : Imam Mudofar, Azis Abdullah, Ibnu Bukhari, Astri Puspitasari, M. Jerry

Alamat Redaksi : Jl. RE. Martadinata No. 215 A Kota Tasikmalaya 46151

To Top