Kasus Kades Linggajaya, Harus Jadi Cermin

SUMEDANG, (KAPOL).- Penahanan terhadap Kades Linggajaya, Kecamatan Cisitu harus jadi pelajaran bagi para kades lainnya.

Namun begitu, meski sudah dilakukan penahanan, jangan lantas memvonis Kades AN langsung bersalah.

Semua pihak harus mneghargai azas praduga tak bersalah.

“Saya merasa prihatin atas penahanan ini, tapi kita tidak boleh memvonis dulu (Kades AN) bersalah,” ujar Anggota Komisi A DPRD Sumedang, Ermi Traiji, Senin (5/2/2018).

Ia menyatakan, terkait kasus yang menimpa Kades AN, biarkan proses hukumnya berjalan dengan adil, tanpa intervensi politik dan kekuasaan.

Nanti setelah melalui persidangan akan ketahui, Kades AN memang bersalah secara pidana atau tidak, atau hanya masalah administrasi saja yang harus dibenahi.

“Mari kita kawal dengan santun proses ini, semoga semuanya terang benderang bagi warga Linggajaya,” katanya.

Ermi meminta pihak/dinas terkait terus menerus memberikan pembinanaan tentang penggunaan keuangan desa.

Sebab, terjadang kades tidak berniat korupsi, tapi karena kurang memahami mekanisme penganggaran dan pelaksanaan anggaran maka terjerat aturan hukum.

“Kita dorong pihak terkait juga bisa mencerahkan bahkan mencegah tindakan tindakan yang akan berimpilkasi hukum dalam tata kelola keuangan,” ujarnya.

Ia menyatakan, secara moral, seperti camat atau dinas terkait atas kejadian tersebut harusnya ikut bertanggungjawab.

Sebab dalam perjalanan menerapkan sebuah program kades juga pasti selalu melakukan koordinasi dengan mereka.

Terpisah pengamat kebijakan publik, Nandang Suparman menyebutkan kades secara politik tidak sekuat pejabat diatasnya.

Padahal SPJ fiktif itu sudah menjadi rahasia umum dalam kegiatan pemerintahan.

Dalam hal ini yang harus disoroti juga peran inspektorat yang bekerja sebagai pengawasan. Sudah sejauh mana inspektorat bekerja?.

“Sebelum ada kejadian, seharusnya ada peringatan. Disitu camat atau dinas terkait harus mempunyai tanggungjawab secara moral,” ujarnya. (Nanang Sutisna)***

Komentari