Kasus Pembakaran Bendera Ditangani Polda Jabar

BANDUNG, (KAPOL).- Kasus pembakaran bendera HTI di Kabupaten Garut seusai upacara Hari Santri di Alun-Alun Garut, diselidiki Polda Jabar. Diketahui, terdapat tiga anggota Banser yang diperiksa terkait pembakaran bendera tersebut.

“Polda Jabar sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus hukumnya, akan menyertai ahli-ahli hukum,” kata Kapolda Jabar, Irjen Agung Budi Maryoto di Mapolda Jabar, Selasa (23/10).

Menurut Agung, jika hal tersebut tidak disampaikan dengan baik, dikhawatirkan dapat memicu mobilisasi konflik dari organisasi islam.

“Dengan penyampaian dan bisa mengetahui situasi ini, diharapkan mampu menciptakan Pilpres dan Pileg 2019 dengan baik,” tuturnya.

Dikatakan, laporkan jika terjadi kejadian menonjol dan Lolda Jabar akan cepat bertindak dan mengatisipasi agar tetap menjaga kondusifitas di Jawa Barat.

Diharapkan, agar para tokoh dapat menyampaikan argumen dengan cerdas terkait masalah itu.

Sementara, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan mengatakan, situasi politik Jawa Barat meningkat dan itu khawatir dipecah belah menjadikan konflik antar saudara.

“Kita sering mempermasalahkan hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Contohnya, kejadian pembakaran bendera HTI yang diangkat dalam media adalah pembakaran bendera dengan kalimat tauhid,” ucapnya.

Padahal, hal tersebut adalah bukan seperti itu adanya, maka serahkan kepada aparat hal yang telah terjadi tersebut untuk melakukan sesuai hukum yang berlaku.

Pangdam mengapresiasi kepada Polres Garut dan Polda Jabar untuk melakukan langkah penyelidikan.

“Kita (Kapolda, Gubernur, Pangdam , tokoh agama) berkumpul seperti ini, merupakan respon yang baik. Kami merasa prihatin, ini upaya mencegah terjadinya provokatif yang menimbulkan konflik,” tuturnya.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil
mengatakan, semua harus melakukan preventif jangan sampai ada hal- hal yang disampaikan tidak baik yang menimbulkan konflik.

Ia menyesalkan pada masalah tersebut dan semua orang agar menahan diri untuk tidak menciptakan konflik.

“Persatuan harus kita jaga untuk menjaga kondusifitas Jawa Barat. Kita sepakat dalam menyampaikan hal tersebut bahwa masalahnya sudah ditangani oleh Polres Garut,” ucapnya.

Dikatakan, musuh terbesar kita adalah menghadapi perpecahan di era Informasi yang disampaikan akan memicu perpecahan.

“Nantinya kita akan membuat Cyber Provinsi maka diharapkan dari Polda Jabar bisa dapat gabung agar dapat memberikan Informasi yang positif bagi masyarakat Jabar,” ujarnya.

Ketua MUI Jabar, Rachmat Syafei mengatakan, langkah-langkah yang sudah dilakukan kepolisian itu sudah baik.

“MUI mengharapkan tidak terjadi adanya perpecahan antar umat islam di Jawa Barat.
Jangan terprovokasi, oleh karena itu agar semua bisa menahan diri dan serahkan kepada kepolisian untuk menangani kasus ini secara profesional,” tuturnya. (Azis Abdullah)***

Komentari