Kebutuhan Anggaran Pilkada Kab Tasik Capai 150 Miliar

SINGAPARNA, (KAPOL).-Kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya pada tahun 2020 mendatang ditaksir bakal menelan biaya yang tidak sedikit, yakni sekitar Rp 150 miliar.

Hal itu sesuai dengan pengajuan kebutuhan anggaran yang disodorkan KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ke Pemda Kabupaten Tasikmalaya.

Di mana KPU Kabupaten Tasikmalaya telah mengusulkan kebutuhannya sekitar Rp 85 miliar, sedangkan Bawaslu di angka Rp 36 miliar. Jika ditotalkan untuk kedua penyelenggara pemiku ini totalnya mencapai Rp 121 miliar.

Jumlah tersebut belum termasuk anggaran pengamanan, pembentukan desk pilkada dan lainnya, yang jika dikalkulasikan mencapai Rp 150 miliar.

Perlu diketahui, bila hampir 40 persennya pengajuan kebutuhan anggaran yang diajukan KPU Kabupaten Tasikmalaya yakni untuk membayar honorarium ribuan orang Badan Adhoc.

Mulai dari petugas PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa dan KPPS di tingkat TPS. Sementara sisanya baru untuk pembelanjaan logistik pemilu dan operasional kesekertariatan.

Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya, Undang Taryana menuturkan, pengajuan anggaran Pilkada sebesar Rp 85 miliar pada tahun ini memang hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan Pilkada pada tahun 2015 lalu.

Yakni waktu itu dengan Pilkada calon tunggal H Uu Ruzhanul Ulum – Ade Sugianto, hanya sebesar Rp 45 Miliar. Kenaikan itu, di antaranya karena meningkatnya harga-harga komoditas logistik pemilu serta kenaikan honor anggota badan adhoc.

“Jadi untuk Pilkada nanti kita mengajukan Rp 85 Miliar. Pengajuan itu kita hitung berdasarkan kebutuhan di kita. Untuk realisasinya kita tidak tahu, tapi mudah-mudahan tidak jauh berbeda angkanya dari pengajuan,” jelas Undang, Rabu (18/6/2019).

Dari total pengajuan itu, dikatakan dia, hampir 40 persenya atau sekitar Rp 35 miliar untuk honorarium badan adhoc pemilu. Mereka mulai dari petugas PPK, PPS dan KPPS, di 39 kecamatan dan 351 desa. Barulah sisanya untuk kebutuhan logistik pemilu dan kesekretariatan.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin mengatakan, pengajuan anggaran sebesar Rp 85 miliar baru sebatas estimasi. Hal itu pun berdasarkan kajian pihaknya. Jumlah usulan mengalami peningkatan signifikan dari Pilkada 2015 yang hanya mencapai Rp 45 miliar.

“Jadi memang cukup jauh bedanya dari Pilkada 2015. Sebab untuk nanti (pilkada 2020) ada perbedaan aturan dalam pelaksanaannya. Kami sudah melakukan kajian dan kalkulasi kebutuhannya,” jelas Zamzam.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda mengatakan, jika usulan untuk pengawasan Pilkada tahun 2020 berdasarkan hasil penghitungan dan kajian pihaknya berada di angka Rp 36 miliar.

Jumlahnya dinilai standar dan rasional untuk pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya. Meski pun pada tahun 2015 nilai anggaran yang dipergunakan Paswaslu kala itu sebesar Rp 8,5 miliar.

“Pilkada 2015 jumlah anggarannya sebesar Rp 8,5 miliar. Namun pilkada waktu itu hanya diisi oleh calon tunggal. Termasuk ada perbedaan honor bagi Pengawas Kecamatan (Panwascam). Jadi ada perbedaan besaran honor lebih besar di Pilkada 2020 serta kegiatan sosialisasinya cukup banyak,” ujar dia. (Aris Mohamad F)***

Diskusikan di Facebook
Baca juga ...