Kejar Ketertinggalan NJOP, Bapenda Kumpulkan Camat

TARKI, (KAPOL).-Ketertinggalan nilai jual objek pajak (NJOP) Kabupaten Garut dibandingkan daerah lainnya memicu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Garut untuk terus meningkatkannya.

Berbagai upayapun terus dilakukan dengan harapan NJOP bisa meningkat sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan dari sektor pajak.

Kepala Bapenda Garut, U Basuki Eko, menyebutkan salah satu upaya yang dilakukan
yakni melaksanakan Sosialisasi Kerjasama Pengelolaan BPHTB dan Sosialiasi Pengkajian NJOP kepada camat dan lurah di wilayah perkotaan. Kegiatan ini dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Garut Kota, Rabu (7/11/2018).

“Kemarin kita telah mengumpulkan para camat dan kepala kelurahan yang ada di wilayah perkotaan. Kepada mereka kita sosialisasikan program kerjasama kita terkait pengelolaan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) serta pengkajian NJOP,” ujar Eko, Kamis (8/11/2018).

Diakui Eko, saat ini pendapatan dari sektor pajak BPHTB di Garut memang masih rendah dan tertinggal dibandingkan daerah lainnya di Jawa Barat. Hal ini juga dipengaruhi banyaknya ketidaksesuaian pembayaran pajak dari yang seharusnya pada sektor tersebut.

Selama ini, tutur Eko, pihaknya masih sering kecolongan ketika ada transaksi bayar pajak BPHTB. Ini karena ada permainan yang dilakukan oknum-oknum tertentu sehingga harus segera dibenahi.

Ditambahkannya, tidak jarang juga oleh oknum-oknum tertentu nilai transaksinya direkayasa jauh dibawah harga pasaran dan NJOP. Padahal sebenarnya tanah tersebut berada di lokasi yang potensial yang seharusnya NJOP-nya lebih tinggi.

“Dengan kenaikan NJOP, jelas akan dapat diminimalisir manipulasi nilai transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan. Dengan demikian dapat dipastikan juga akan terjadi peningkatan signifikan pada pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan akan tetapi dengan kenaikan tersebut kami merencanakan ada subsidi silang,” katanya.

Disampaikannya, melalui program subsidi silang ini, nantinya akan dilakukan pembebasan PBB bagi masyarakat yang betul-betul tidak mampu untuk membayar. Hal ini dilakukan melalui kenaikan NJOP TKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) yang saat ini sebesar Rp 10 juta yang akan dinaikan sehingga banyak
masyarakat yngg akan dibebaskan dari kewajiban pembayaran PBB.

“Hal ini kami lakukan sesuai arahan pimpinan agar pemungutan pajak harus berkeadilan. Artinya masyarakat yang betul-betul tidak mampu untuk membayar pajak akan kami bebaskan dan masyarakat yang mampu untuk membayar pajak akan kami lakukan pemungutan pajaknya termasuk dengan penegakan hukum,” ucap Eko.

Lebih jauh diungkapkannya, sebelumnya pihaknya juga telah menggandeng pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Garut guna peningkatan NJOP ini.Selain itu kerjasama juga telah dilakukan dengan pihak FISIP UNPAD dengan tujuan adanya pengkajian NJOP.(Aep Hendy S)***

Komentari