Kepsek di Sumedang Tertipu Miliaran Rupiah


SUMEDANG, (KAPOL).- Kontraktor tak jelas alias siluman, sejak lama gentayangan di Kab. Sumedang dan dikabarkan telah merugikan pihak sekolah.

Diketahui, sebanyak tujuh pihak sekolah di Kecamatan Sumedang Selatan, mengaku dirugikan hingga miliaran rupiah.

Karena, bangunan sekolah mereka dibongkar oleh kontraktor siluman tersebut yang ujungnya tak jelas.

Kendati berbau dugaan penipuan, namun kepolisian sejauh ini belum menerima laporan resmi soal kasus tersebut.

”Informasinya memang sudah ada. Namun, kami belum menerima laporan resmi,” kata Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Dede Iskandar, SH belum lama ini.

Namun, ujar dia, sebagai aparat penegak hukum, pihaknya bisa dan boleh melakukan penyelidikan setiap dugaan tindak pidana.

Menurutnya, lidik ada yang sifatnya terbuka dan ada yang tertutup.

“Lidik, untuk membuktikan sesuatu perkara. Apakah mengandung unsur pidana atau tidak,” katanya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Eka Ganjar mengaku menyarankan ke tujuh kepala sekolah yang merasa tertipu itu, untuk melapor kepada pihak kepolisian.

”Sekolah sudah meloparkan secara lisan dan pihak Polres sudah on the spot ke lapangan untuk mengecek sekolah-sekolah tersebut,” ujarnya.

Tujuh sekolah yang diduga tertipu kontraktor siluman itu diantaranya, SDN Manangga, SDN Baginda 1, SDN Baginda 2, SDN Sukamanah, SDN Pasarean, SDN Tenjo Nagara dan SDN Darangdan.

Sekolah-sekolah tersebut saat ini sudah dibongkar bagian atapnya.

Meski sudah ada bukti otentik adanya pembongkaran sekolah, namun sejauh ini Eka belum dapat memastikan apakah aksi pembongkaran itu sebagai bentuk penipuan.

Ia beralasan, pihaknya belum menemukan adanya fakta-fakta pendukung ke arah penipuan, seperti meminta uang dalam jumlah besar atau yang lainnya.

”Hanya saja, dari pengecekan ke Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian PUPR, program rehabilitasi tersebut memang tidak ada,” ucapnya.

Lebih parahnya lagi, keberadaan Kantor PT Horison pun tidak bisa ditemukan termasuk nomor kontak DD, sang konsultan PT tersebut, tidak bisa dihubungi.

Akibat dari pembongkaran tujuh sekolah itu, kerugian ditaksir mencapai Rp 1,5 Miliar.

”Kami akan menelusuri itu dan meminta pertanggung jawaban dari orang yang membongkar,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengusulkan ke Pemerintah Derah, untuk menganggarkan biaya perbaikan.

”Kita tidak bisa diam begitu saja menunggu pertanggungjawaban pelaku, karena kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan,” ucapnya. (Devi S)***

Diskusikan di Facebook
Baca juga ...