Kerugian Korban Investasi Bodong Capai Rp 106, 7 Triliun

BANJAR, (KAPOL).-Kerugian masyarakat akibat tertipu investasi bodong selama 10 tahun sudah mencapai Rp 106,7 triliun. Korban tersebut berasal dari berbagai profesi dan usia selama ini.

Mengantisipasi semakin bertambahnya korban investasi bodong, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera (STISIP BP Banjar bekerjasama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya menggelar “Seminar Investasi Bodong, Strategi Menangkal Penipuan Investasi dan Trik CerdasBerinvestasi” di ruang Auditorium STISIP BP Banjar, Jumat (30/11/2018).

“Kami berharap peserta seminar yang berasal dari mahasiswa dan masyarakat umum itu, mampu meningkatkan kewaspadaan jika berivestasi di masa mendatang ,”ujar Wakil Ketua 1, Bidang Akademik STISIP BP Banjar, Andri Helmi Munawar,SE.MM.

Pembicara OJK Tasikmalaya, Ngapon, menyatakan, kerugian masyarakat akibat investasi bodong selama 10 tahun mulai 2007 sampai 2017 mencapai Rp 106,7 triliun.

“Jika uang masyarakat sebesar Rp 106,7 triliun itu dipergunakan untuk membangun Banjar misalnya, tak terbayang megahnya bangunan tersebut,” ujar Ngapon kepada “KP”, seusai acara seminar.

Lebih lanjut dia berharap, jika masyarakat menemukan pihak yang menawarkan investasi keuangan, sebaiknya dicek dulu legalitas formalnya. Semua itu terdaftar di OJK, cukup klik web resmi OJK saja.

” Dipastikan penyedia jasa investasi keuangan yang legal itu hanya 74 sektor saja selama ini. Diluar yang tercantum di Web OJK tersebut, otomatis ilegal. Untuk pengusutan kasus yang ilegal, ditindaklanjuti Tim Satgas Gabungan 13 Instansi selama ini, termasuk Polri dan Kejaksaaan,” ujar Ngapon.

Menurut dia, prinsip investasi keuangan itu mesti legal dan logis. Terkait pinjaman uang yang menawar bungan ringan, sebaiknya itu dicroscek dahulu ke kantor bank yang legal saja.

“Bunga bank atau deposito, biasanya terbuka dan bisa dilihat dengan mudah saat memasuki kantor bank yang legal selama ini,” ujarnya seraya berharap mampu meningkatkan kewaspadaan, seiring kian maraknya pihak yang menawarkan pinjaman uang atau modal usaha secara online.

“Setelah diberi pinjaman uang dari penyedia jasa keuangan yang online, secara otomatis semua data pribadi beralih. Selanjutnya, pemberi pinjaman online itu langsung menghubungi atasan tempat bekerja peminjam atau orang dekat lainnya.

Ada contoh, karyawan yang sampai dipecat, karena dinilai memalukan sudah pinjam uang secara online dan menagihnya kesana sini,” ujarnya.

Anggota DPR RI Komisi 11, Didi Irawadi didampingi Anggota DPRD Kota

Banjar, Budi Sutrisno, berharap, melalui seminar ini, mahasiswa mampu menjadi agen perubahan, tak terjebak investasi bodong.

” Korban invetasi bodong bukan hanya masyarakat biasa saja sekarang ini, tetapi ada juga anggota DPR, polisi, pengacara dan aneka profesi lainnya. Jika tidak diwaspadai sejak dini, dikhawatirkan semakin banyak korbani investasibodong itu,”ujar Didi Irawadi, saat memberikan materi kepada mahasiswadan masyarakat Kota Banjar. (D.Iwan)***

Komentari