Komisi 4 DPRD Kunjungi UPT Puskesmas Rajapolah

RAJAPOLAH, (KAPOL).- Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang membidangi kesehatan melakukan kunjungan kerja ke UPT Puskesmas DTP Rajapolah, Rabu (16/1/2019). Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4, H. Ami Fahmi dan sejumlah anggotanya serta pendamping yang merupakan pegawai Sekwan.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan pada tahun 2018 dan rencana pembangunan yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2019

“Kunjungan ke Puskesmas Rajapolah ini, kami ingin melihat pekerjaan atau program kegiatan yang sudah selesai dikerjakan pada tahun 2018, serta program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 ini,” kata Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Ami Fahmi.

Menurutnya, selain melihat infrastruktur dan fasilitas, juga pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jangan sampai pelayanan masih dikeluhan oleh masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Untuk itu dalam kunjungan ini pihaknya melakukan upaya evaluasi kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Namun demikian tidak hanya seputar pelayanan kesehatan yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat.

Karena keluhan pelayanan kesehatan menjadi atensi yang sering diterima legislatif. Bahkan keluhan tidak hanya disampaikan secara kelembagaan, masyarakat secara langsung mendatangi legislatif untuk menyampaikan keluh kesah tentang pelayanan kesehatan yang dinilai kurang maksimal.

“Keluhan dari masyarakat kerap masih diterima yang menyampaikan kurang maksimalnya pelayanan kesehatan,” tuturnya.

Dikatakan dia, evaluasi yang dilakukan juga berkenaan dengan kinerja serta serapan anggaran serta pencapaian target pendapatan yang sudah ditetapkan bersama. Evaluasi itu dilakukan oleh legislatif sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya.

“Evaluasi dilakukan sejak awal tahun, agar pihak legislatif bisa mengontrol kinerja pelayanan kesehatan sebelum realisasi APBD tahun 2019. Tentunya tidak ingin kecolongan data realisasi APBD tahun 2018 sebagai bahan kontrol terhadap realisasi APBD 2019,” ungkapnya. (Ema Rohima)***