KPU Mencatat Ada 70 WNA yang Menetap di Garut

Seorang Diantaranya Sudah Menjadi WNI

TARKA, (KAPOL).- Kasus masuknya warga negara asing (WNA) ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) seperti yang terjadi di sejumlah daerah, menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut.

Untuk mencegah terjadinya kasus yang sama di Garut, KPU pun melakukan langkah pencegahan.

Ketua KPU Garut, Junaidin Basri, menyebutkan salah satu langkah yang telah dilakukan KPU di
antaranya berkoordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Hal ini sebagai upaya pendataan jumlah WNA yang ada atau menetap di Garut sekaligus
memastikan tak ada WNA yang masuk dalam DPT.

Dikatakan Junaidin atau yang akarab disapa Jun, berdasarkan data yang diberikan Disdukcapil,
jumlah WNA yang saat ini menetap di Garut ada 70 orang.

Namun seorang di antaranya sudah berganti kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia (WNI).

“Dengan demikian jumlah WNA yang sebenarnya saat ini ada 69 orang karena yang seorang sudah
menjadi WNI. Ini data resmi yang kami peroleh dari Disdukcapil,” kata Jun, Rabu (7/3/2019).

Ia mengatakan, dari 69 WNA yang ada di Garut tersebut, 11 di antaranya sudah memiliki KITAP
(Kartu Izin Tinggal Tetap).

Sedangkan sisanya sebanyak 58 orang baru memiliki KITAS (Kartu
Izin Tinggal Terbatas).

Diterangkannya, berdasarkan hasil pengecekan, di Garut tak ada satupun WNA yang masuk dalam
DPT.

Adapun seorang WNA yang sudah masuk dalam DPT adalah yang kewarganegaraannya sudah
berganti menjadi WNI dan kini sudah masuk dalam DPK (daftar pemilih khusus).

Tak hanya melakukan pengecekan dan koordinasi dengan Disdukcapil, Jun juga menjelaskan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan aparat terkait.

Selain itu, di kalangan internal
KPU juga telah melakukan rapat khusus guna mengantisifasi adanya WNA yang masuk dalam DPT ini.

“Kami juga telah meminta agar Disdukcapil segera melakukan pembaharuan data. Di intetrnal KPU sendiri pemeriksaan terhadap DPT terus dilakukan untuk lebih memastikan keakuratan data,”
katanya.

Masih menurut Jun, KPU akan melakukan pendataan daftar pemilih tambahan (DPTb) hingga 17 Maret. Selama periode itu, DPT Pemilu masih bisa berubah baik bertambah maupun berkurang.

Ditandaskannya, pendataan ini harus dilakukan secara benar agar KPU tak sampai kecolongan.

KPU harus benar-benar dapatmemastikan di Garut tidak ada WNA yang masuk dalam DPT dan ikut memilih di Pilpres 2019.

Terkait logistik Pemilu, Junaedin mengaku juga masih menunggu kedatangan surat suara Pilpres.
Setelah lengkap, penyortiran dan pelipatan surat dan kotak suara akan mulai dilakukan.

“Dalam waktu dekat logistik akan dikirim. Perkiraan pertengahan Maret sudah siap. Jadi kami
mulai pekerjaan sortir dan lipat,” ucap Jun. (Aep Hendy S)***

Diskusikan di Facebook