KPU Sosialisasi Pemilu di Kampung Adat Pulo

LELES, (KAPOL).- Untuk lebih meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) gencar melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilu.

Sosialisasi di antaranya diberikan kepada warga kampung dat yang ada di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles.

Kegiatan sosialisasi di kampung Adat Pulo yang dilaksanakan Selasa (9/4/2019) tidak hanya menghadirkan pemateri dari KPU Kabupaten Garut akan tetapi juga dari KPU Provinsi Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, selian tatacara pncoblosan, warga juga mendapatkan penjelasan terkait beberapa hal yang berkaitan dengan Pemilu termasuk unsur-unsur yang masuk dalam pelanggaran pemilu.

Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Idham Holik mengatakan warga kampung adat memiliki hak yang sama dengan warga lainnya dalam Pemilu.

Dengan demikian mereka pun harus faham benar tatacara pencoblosan agar hak suara mereka tidak sia-sia.

“Di wilayah Provinsi Jawa Barat sendiri ada 11 kampung adat yang tentunya haknya sama dengan warga lainnya di Pemilu. Untuk hari ini, kita kebetulan telah menggagendakan melaksanakan sosialisasi terhadap warga Kampung Adat Pulo yang berda di wilayah Desa Cangkuan, Kecamatan Leles,” ujar Idham saat ditemui seusai pelaksanaan sosialisasi.

Dikatakannya, sosialisasi yang disamapikan kepada masyarakt kampung Pulo di antaranya meliputi tata cara pemilihan termasuk berbagai pelanggaran dalam pemilu salah satunya politik uang.

Masyarakat pemilih yang masih menerima pemberian uang dari pihak tertentu termasuk pelanggaran dalam pemilu dan ini harus diketahui oleh masyarakat termasuk yang ada di kampung adat.

Menurut Idham, praktik politik uang itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat maupun bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi sistem demokrasi.

Baik pihak pemberi uang maupun penerima uang sama-sama telah melakukan pelanggaran Pemilu dan hal ini tak menutup kemungkinan masih ada warga yang mengetahuinya.

“Praktik politik uang juga telah merusak budaya orang Jawa Barat, sehingga masyarakatnya harus berani menolak praktik politik uang tersebut. Hal inilah salah satunya yang juga gencar kita sosialisasikan kepada masyarakat,” katanya.

Idham berharap, dengan telah diberikannya sosialisasi, warga termasuk yang ada di kampung adat tidak terpengaruh atau terlibat dalam praktik politik uang.

Mereka bukan hanya diminta untuk menolak pemberian uang akan tetapi juga harus berani melaoprkan hal itu kepada pihak berwenang.

Selain itu, tuturnya, dalam sosialisasi juga disampaikan saat datang ke TPS masyarakat tidak hanya sekadar untuk mencoblos demi menggugurkan kewajiban.

Lebih dari itu masyarakat juga harus mempunyai tujuan utama memilih yakni untuk membangun pemerintahan atau negara yang lebih baik.

“Kalau ada masyarakat yang lbih memilih tak menggunakan hak suaranya, saya pikir itu sikap yang tidak bijak karena negara telah memberikan hak pilih kepada kita,” ucap Idham.

Disampaikannya, kegiatan sosialisasi kepada warga Kampung Adat Pulo merupakan salah satu kegiatan sosialisasi terhadap komunitas yang menjadi perhatian penyelenggara dalam mensukseskan Pemilu 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Idham juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membawa kamera atau alat perekam lainnya ke bilik suara.

Namun apabila sekedar dibawa ke TPS, itu tidak menjadi masalah.

Ia menerangkan, dalam PKPU Nomor 3, handphone berkamera, atau kamera, atau alat perekam lainnya itu tidak boleh dibawa ke bilik suara.

Meski dalam negara demokrasi bersifat bebas, akan tetapi pada saat memilih bersifat rahasiah dan tidak boleh diberitahukan kepada siapapun.

“Bagi pemilih yang membawa kamera dan mengambil gambar menggunakan alat perekam, maka akan diberikan peringatan berupa teguran oleh petugas di TPS. Didalam pentunjuk teknis petugas di TPS sudah sangat jelas bahwa pengambilan gambar ketika memcoblos tidak dibolehkan,” ujarnya. (Aep Hendy S)***

Diskusikan di Facebook