KTNA, BUMD Pertanian Diminta Segera Dijalankan

KOTA, (KAPOL).- Pengurus baru Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Ciamis mendesak agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara khusus memfokuskan pada sektor pertanian harus segera dihidupkan.

Kehadiran BUMD dinilai bisa menjadi penopang kesejahteraan kaum tani yang secara umum belum menikmati kesejahteraan.

“Tak bisa dipungkiri jika mayoritas masyarakat Ciamis adalah petani. Nah, sebagian besar diantaranya masih belum menikmati kesejahteraan. Ini menjadi pekerjaan rumah pengurus KTNA yang baru terpilih,” kata Ketua Umum KTNA Kab. Ciamis Pipin Apilin didampingi Sekretaris Jendral Asep Halim.

Pelaksanaan rembug paripurnna KTNA yang digelar di Pangandaran, kembali memilih Pipin dan Asep untuk memimpin organisasi kaum tani dan nelayan itu. Ia akan dibantu bendahara umum Agus Sopandi serta belasan pengurus lainnya.

Pipin menambahkan, keberadaan BUMD yang sudah diperdakan idealnya bisa segera dijalankan dan dikelola oleh orang-orang yang benar-benar paham akan usaha sektor pertanian dari hulu hingga hilir.

“Kemudian jajaran direksinya juga diharapkan merupakan orang yang jujur, mengerti manajerial usaha pertanian serta memilikin komitmen kuat dalam mendorong kemajuan usaha pertanian,” katanya.

BUMD kelak harus menjadi fasilitator dan solusi bagi kegundahan banyak petani mulai dari proses pembenihan, tanam hingga pasca panen.

Sebagaimana diketahui, saat ini masih banyak petani yang masih ketergantungan terhadap tengkulak, sulit mengakses permodalan dan sejumlahkendala lain. Fasilitasi dari BUMD diharapkan bisa jadi solusi.

Idustri setengah jadi produk hasil pertanian, peternakan, perikanan dan lainnya disebutnya bisa menjadi alternatif agar denyut usaha di sektor pertanian bisa berkembang. Kehadiran industri seperti itu otomatis bakal berperan menurunkan tingkat pengangguran.

Terkait hal itu, kata Asep Halim, pihakny akan berupaya membangun komunikasi dengan pemerintah selaku owner BUMD untuk merealisasikan itu. “Buat apa juga BUMD pertanian dibentuk beserta payung hukumnya (perda), kalau tak dijalankan,” kata Asep. (Yogi T Nugraha)***

Komentari