Kuasa Hukum Kuswendi Nyatakan Keberatan Terhadap Dakwaan JPU

GARUT, (KAPOL).- Pihak Pengadilan Negeri Garut, Rabu (13/3/2019) kembali menggelar sidang lanjutan kasus pembangunan bumi perkemahan (Buper) yang melibatkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Garut, Kuswendi. Dalam persidangan yang beragendakan pembacaan eksepsi tersebut, Kuasa Hukum Kuswendi menyampaikan keberatannya terhadap dakwaan yang diberikan Jaksa Penunut Umum (JPU) terhadap kliennya.

Dalam nota keberatannya yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Kuswendi, Aldis Sandhika menyebutkan dakwaan yang ditujukan JPU terhadap kliennya tidak tepat.

Ia menilai dakwaan tersebut tidak cermat dan “error in persona” atau keliru mengenai orang yang dimaksud.

“Error in persona yang saya maksud di sini karena pertanggungjawaban sebagai subjek hukum dalam kasus ini yang tidak tepat. Ini terutama dalam penerapan pasal yang dituduhkan pada klien kami,” ujar Aldis saat ditemui seusai persidangan di ruang Garuda Pengadilan Negeri Garut, Rabu
(13/3/2019).

Dikatakannya, sebagaimana diketahui, dalam dakwaannya JPU menjerat Kuswendi dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 109 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) junto pasal 116. Pasal 109 berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sedangkan pasal 116 berbunyi “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau
atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.

Menurut Aldis, padahal dalam hal ini kliennya bukan menjadi pihak yang memberikan keputusan terkait penggunaan lahan di Gunung Guntur untuk dijadikan Buper.

Kliennya hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal yakni Bupati.

“Atas dasar pertimbangan tersebut, kami ajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas dakwaan yang diberikan JPU kepada klien kami. Ingat, klien kami merupakan kepanjangan tangan dari Bupati
sehingga ia tak bisa disalahkan dalam kasus pembangunan Buper tersebut,” katanya.

Namun saat ditanya apakah pihaknya memandang yang salah dalam hal ini adalah Bupati selaku atasan Kuswendi, Aldis langsung menyangkalnya.

Ia menandaskan dalam eksepsi yang disampaikannya ia hanya menjelaskan bahwa kliennya atasnama Kuswendi dalam hal ini hanya kepanjangan tangan dari Bupati.

Aldis pun meminta agar isu yang sedang dibahas saat itu tidak dialihkan kepada Bupati atau pihak
lainnya.

Eksepsi yang disampaikannya juga hanya ingin menegaskan bahwa dalam permasalahan ini terdapat rangkaian di mana pertanggungjawaban subjek hukum terhadap pengenaan pasal.

“Dalam pasal tersebut kan menyebut setiap orang atau badan usaha. Sedangkan di sini klien kami hanya menjalankan kegiatan kedinasan dalam menjalankan fungsi Perda sehingga kami melihat ada ketidakcermatan hukum dalam dakwaan jaksa,” ucap Aldis.

Sebelumnya, seusai Kuasa Hukum terdakwa membacakan eksepsinya, Ketua Majelis Hakim, Hasanudin
sempat bertanya kepada JPU apakah ada tanggapan terhadap eksepsi tersebut.

JPU saat itu menyatakan minta waktu satu minggu untuk membuat tanggapan terhadap eksepsi yang disampaikan Kuasa Hukum terdakwaa.

Hasanudin pun kemudian menutup jalannya persidangan dan menyatakan persidangan selanjutnya akan digelar Rabu (20/3/2019) dengan agenda tanggapan eksepsi terdakwa dari JPU. (Aep Hendy S)***