oleh

Lagi, Proyek Pemerintah Tak Kantongi IMB Disegel Satpol PP

TASIKMALAYA, (KAPOL).–  Proyek pemerintah yang disegel Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Tasikmalaya akibat tak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi preseden buruk bagi pemerintah daerah.

Pasalnya sebagai pembuat regulasi tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Apalagi penyegelan seperti ini bukanlah kali pertama dalam tiga tahun terakhir.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Muslim menyikapi penyegelan dua pembangunan Puskesmas Cibeureum dan Tamansari, Selasa (5/11/2019).

“Kalau di kontraknya itu tidak ada, sudah menjadi kewajiban pemerintah. Kalau ada dalam kontrak, kenapa pihak ketiga tidak mengurus itu. Aturan itu kan mengikat kepada siapa saja, bukan hanya masyarakat saja,” katanya.

Politisi PDIP ini mencatat, dalam tiga tahun terakhir beberapa kali ditemukan proyek pembangunan pemerintah tak mengantongi IMB.

Aturan tetaplah aturan yang harus ditegakan instansi terkait. Untuk menjaga wibawa pemerintah, bukan malah ikut melanggar.

“Pemerintah sama DPRD yang buat, kita juga yang harus memberikan contoh kepada masyarakat. Satpol PP sudah tepat melangkah, menjaga marwah pemerintah,” ujar Muslim.

Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Tasikmalaya menyegel dua lokasi pembangunan puskesmas di Kecamatan Tamansari dan Cibeureum.

Padahal pembangunan sudah berjalan berminggu-minggu yang lalu.

“Kita mendapatkan laporan dari masyarakat, kita tindaklanjuti dengan pengawasan ke lapangan dan berkoordinasi dengan dinas terkait. Ternyata IMB-nya memang belum terbit, makanya kita segel dan pembangunan dihentikan sementara,” kata PPNS Satpol PP Budhi Hermawan.

Pada Perda nomor 3/2013 tentang bangunan gedung, renovasi dan perluasan tentu wajib melakukan penyesuaian IMB gedung.

Segel akan dilepas apabila izin tersebut sudah diterbitkan instansi terkait. “Dua bangunan itu berlokasi di kelurahan Sukahurip Tamansari dan Kota Baru Cibeureum,” ujarnya. (KP-11)***

Komentar

News Feed