Mahasiswa Berharap Tarif Listrik Tetap Stabil

JAKARTA, (KAPOL).-Saat ini Indonesia mengalami problem yang serius dalam masalah pelistrikan. Hal itu tidak lain akibat melambungnya harga batubara di mana PLN menggantungkan kebutuhan 60 persennya kepada produk tambang tersebut.

Tiap kenaikan harga batubara otomatis akan mendongkrak biaya produksi listrik, yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi tarif dasar listrik (TDL).

Topik ini menjadi pembahasan dalam diskusi mahasiswa bertema “Energi dan Kita”, Senin (12/2/2018) malam. Tema ini dinilai sangat relevan, sehubungan dengan problem yang dihadapi PLN sebagai penyedia listrik untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Diskusi dipimpin oleh Ketua BEM PNJ/Politeknik Negeri Jakarta, Andy Setya Utama, Ketua BEM FISIP Universitas Indonesia, Fuadil Ulum, dan Kabiro Kastrat FTSP Universitas Trisakti, Liven Hopendy.

Diskusi kali ini dipandu oleh Anang Aenal Yaqin, penulis yang juga mantan wartawan ekonomi dan bisnis. Hadiri pula mengikuti jalannya diskusi puluhan mahasiswa dari perwakilan setiap kampus.

“Pentingnya pemanfaatan energi listrik oleh PLN, di mana 60 persen masih bersumber dari batubara, yang dinilai paling efisien, dibanding pemanfaatan energi lainnya yang bersumber dari energi baru dan terbarukan seperti energi surya dan tenaga air,” jelas Andy Setya Utama.

Ditambahkan oleh Liven Hopendy, kepedulian mahasiswa terhadap kebutuhan listrik sebagai energi mencuat, mengingat persoalan energi menyangkut hajat hidup orang banyak. Listrik salah satu energi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh wilayah di bumi ini sudah membutuhkan energi ini untuk menggerakkan roda kehidupan.

“Itu sebabnya kami mengharapkan agar tarif listrik tetap stabil. Hubungannya dengan kedaulatan sebuah negara, peranan listrik ini sangat diprioritaskan, bahkan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan negara,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Indonesia, Fuadil Ulum mengharapkan, pengelolaan energi primer sebaiknya tidak ditawar lagi, melainkan tetap dikelola oleh negara. Tujuannya agar negara memiliki kedaulatan di bidang energi. Sehingga hak pengelolaan tersebut tetap dihormati oleh negara lain.

Diskusi ini diselenggarakan untuk mencari pokok permasalahan listrik nasional dan hubungannya dengan pihak lain, yang bertali-temali dengan tarif dasar listrik.

“Dan yang penting, kami meminta perhatian agar harga listrik terus dalam kondisi yang stabil, yang ujung-ujungnya tidak membebani rakyat,” tegas Fuadil.

Seperti diketahui, Pemerintah mencanangkan program penyediaan listrik 35.000 Megawatt yang direncanakan selesai di tahun 2025. Tugas lainnya yaitu mengoperasikan dan memelihara daerah-daerah pelosok, terpencil dan terdepan di mana seluruh masyarakat dapat menikmati listrik tersebut membutuhkan dana yang sangat besar. Langkah ini memerlukan dukungan semua pihak mengingat pentingnya pemerataan listrik di seluruh negeri.

Sebenarnya, PLN bersama pemerintah dan pengusaha batubara pernah mendiskusikan masalah tersebut. Namun sayangnya, belum ada kata sepakat, termasuk soal harga batubara untuk domestic market obligation (DMO) yang sebenarnya penting untuk menjaga kestabilan harga batubara dalam negeri, yang tentu bisa menekan ongkos produksi PLN.

Sebagai catatan, akibat kenaikan harga batubara di pasar internasional, keuntungan berbagai perusahaan pertambangan batubara di Indonesia meraup keuntungan besar. Sejatinya batubara adalah milik negara dan perusahaan pertambangan itu sekadar mendapat izin untuk mengeruknya.

Di sini negara punya kewenangan dalam menetapkan aloksi dan harga, untuk optimalisasi pendapatan negara, juga mengatur biaya pokok produksi kelistrikan yang tepat.

Batubara bukanlah semata-mata komoditas belaka. Ia adalah sumber energi yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian dengan segala multplier effect-nya. (Rilis/Aris Mohamad F)***

Komentari