Mantan Kades Batulawang AH, Dieksekusi Kejari

BANJAR, (KAPOL).- Mantan Kepala Desa Batulawang yang saat ini menjabat anggota DPRD Kota Banjar, AH, akhirnya berhasil dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar, setelah menjalani proses upaya hukum sampai tingkat kasasi, Kamis (8/3/2018).

Menurut Kepala Kejari Banjar, Farhan melalui Kasi Pidna Khusus, Iwan Arto K., dan Kasi Intel Kejari Banjar, Tandyo, seusai melakukan esekusi, bahwa, AH saat ini menjalani hukuman di Lapas Kelas 3 Banjar.

“AH dihukum terkait perkara tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2012 dan dana bantuan Keuangan Desa dari Pemkot Banjar kepada Desa Batulawang TA 2012,” kata Iwan.

Sebelumnya, Kejari Banjar mengeksekusi SS yang sebelumnya menjabat Sekdes Batulawang dan Ny. LS yang menjabat Bendara Desa Batulawang.

“Kedua mantan perangkat desa ini dieksekusi pada 15 Februari 2018 lalu,” ujarnya.

Dijelaskan dia, SS menjalani hukuman di Lapas Kelas 3 Banjar dan Ny.LS di Lapas Ciamis.

Adapun amar putusan yang harus dijalani ketiga terpidana kasus tersebut, yaitu AH, SS dan Ny.LS, lama hukumannya sama saja.

Yakni, pidana penjara 2 tahun dan denda sebesar Rp 50 Juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.
Selain hukuman itu, terpidana juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 32.808.421 paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama dua bulan,” tuturnya.

Terkait uang sejumlah Rp 85 juta yang dititipkan pada Kejari Banjar itu, dirampas untuk negara cq Kas Daerah Kota Banjar dan dipergunakan sebagai pengurangan kerugian keuangan negara.

“Saya apresiasi positif kepada AH yang kooperatif ketika akan diesekusi. Walaupun yang bersangkutan menjadi anggota DPRD Banjar. Diharapkan yang lain juga seperti AH ini,” ucap Iwan.

Ia menjelaskan, kasus bansos yang melibatkan dua anggota DPRD Banjar itu, masih tahap upaya hukum di tingkat kasasi. (D.Iwan)***