IKLAN
KALANG

Mapag Kongres Paguyuban Pasundan 2015: Akar Pasundan

image

IIP YAHYA | periset dokumen Pasundan, sedang melakukan riset di Monash University Library, Melbourne.

PAGUYUBAN Pasundan (PP) adalah anomali orang Sunda. Jika merujuk tesisnya suhu antropologi Sunda Kusnaka Adimihardja, PP seharusnya sudah bubar sejak awal didirikan. Menurut Kusnaka, orang Sunda itu berawal sebagai masyarakat huma yang individualis,  ibarat ayam yang susah diatur/dimobilisasi. Perbandingannya, orang Jawa adalah  masyarakat sawah yang komunal, ibarat bebek yang mudah diatur. Anehnya, Boedi Oetomo (BO) yang didirikan para pelajar Jawa untuk kepentingan bangsa Jawa pada 1908, bubar sebelum Indonesia merdeka. Sementara PP yang berdiri pada 1913 untuk kepentingan bangsa Sunda, sebagai respon terhadap BO, berhasil melewati usia satu abad dan organisasinya terus membesar hingga hari ini.  

Melihat fenomena PP ini, muncul satu pertanyaan, apakah tesis Kusnaka itu sudah gugur? Melalui PP ternyata orang Sunda itu mau dan bisa berorganisasi. Memang, tetap kuat sikap individualisnya, tetapi mau mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama. Tanpa taat aturan itu, mustahil PP bisa memiliki banyak sekolah menengah dan beberapa perguruan tinggi. Ataukah ada sesuatu di balik PP yang membuatnya mampu bertahan melintasi berbagai dinamika zaman?

Statuta
Pada statuta PP yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda pada 9 Desember 1914, artikel 2, berisi visi dan misi yang berbunyi: “Karepna ieu paguyuban rek ngamajukeun urang Sunda, supaya tambah-tambah kasalametanana; ari petana rek ngiring ka kangjeng Gupernemen ngamajukeun pangartina jeung kahirupanana abdi-abdi sarta ngahadean laku-lampahna ku jalan mapatahan;  jaba ti dinya rek ngalemesan pikiranana supaya tambah kadaekna kana gawe, ahirna tambah senang kahirupanana. Enggoning kitu teh moal pisan-pisan nyabit kana agama atawa nyimpang tina aturan nagara.”

Adanya kata kangjeng Gupernemen dalam artikel (pasal) di atas, tidak perlu dibahas serius karena saat itu Indonesia yang merdeka belumlah ada. Yang harus digali adalah kedalaman visi pendiriannya ini yang telah membuatnya tahan banting. Perlu kita uji relevansinya untuk saat ini dan waktu yang akan datang.

Visi PP adalah memajukan orang Sunda. Selama orang Sunda belum maju, atau merasa dan dianggap belum maju, maka keberadaan PP tetap relevan karena tujuan utama itu belum tercapai. Hingga tahun 2015 ini, provinsi Jawa Barat sebagai tanah tempat orang Sunda berpijak, secara umum masih dianggap belum maju. Pembangunan infrastrukturnya dianggap masih tertinggal dari wilayah lain, contohnya belum memiliki bandara dan pelabuhan internasional. Jabar juga memiliki kandungan sumber daya alam yang menjadi penyangga ekonomi nasional tetapi belum bisa menuntut pembagian hasil yang lebih besar seperti Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Papua, dan Kalimantan Timur. Kesimpulannya, pencapaian pembangunan Jabar hingga hari ini masih jauh dari ideal.

Dijelaskan selanjutnya, kemajuan itu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi orang Sunda. Selain mencapai kemajuan, yang tentu merujuk pada pencapaian-pencapaian masyaraat dunia lain yang sudah maju, PP juga mengidealkan suatu kemajuan yang membawa kesejahteraan.

Membaca ulang statuta ini, tergambar di mata kita, kejernihan para pemuda pendiri PP di bawah arahan begawan Daeng Kanduruan Ardiwinata saat itu. Visioner. Kemajuan yang mensejahterakan adalah visi universal peradaban modern. PP ternyata sejak dilahirkan menetapkan dirinya berada di jalur ini.

Bagaimana cara mewujudkan tujuan tersebut? Statuta itu menjelaskan, dengan cara mengikuti aturan pemerintah yang berlaku dengan memajukan ilmu pengetahuan dan kehidupan warga disertai perbaikan budi pekertinya melalui jalur pendidikan sebagai misi utamanya.

Kalimat ngiring ka kangjeng Gupernemen adalah pilihan PP yang membuatnya adaptif dengan perubahan rezim penguasa. Dengan pilihan tersebut, PP sejak awal dibangun bukan sebagai organisasi radikal. Tak heran jika dalam perkembangannya PP lebih memilih sikap kooperatif. Dalam pandangan para pendirinya, tujuan utama PP lebih memungkinkan diwujudkan dalam sikap kooperatif dibandingkan non-kooperatif. Apakah dengan demkian PP hanya menjadi antek-antek setiap pemerintahan dan bersikap membeo saja? Kepemimpinan di dalam PP sangat menentukan artikulasi dan implementasi ngiring ka kangjeng Gupernemen itu. Bagi PP, kooperatif atau non-kooperatif itu pada akhirnya hanyalah cara (strategi), sedangkan yang lebih utama ialah bagaimana agar tujuan utama itu tercapai.

Setelah pintar, bekerja dan berbudi, lalu apa lagi? Masih ada lagi yang ingin dicapai, yaitu mempertajam daya pikir yang dapat meningkatkan etos kerja. Berpikiran cerah cemerlang dan produktif dalam kerja, kerja, dan kerja. Setelah melewati semua fase itu barulah tercapai kebahagiaan hidup.

Upaya mewujudkan tujuan itu tegas dinyatakan melalui jalur pendidikan dan pengajaran. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan itu seiring dengan kemajuan kehidupan warga, yang keduanya harus disertai budi pekerti terpuji. Dari visi itulah lahir 51 sekolah dasar dan menengah hingga PP dibubarkan Jepang pada 1942. Sekolah dasar (HIS) saat itu lebih mendominasi karena kebutuhan yang mendesak di lapangan. Pemerintah Hindia Belanda tidak mampu menjangkau daerah pelosok seperti Jampangkulon (Sukabumi) atau Cijulang (sekarang masuk Kab. Pangandaran). Di kedua daerah itu ada cabang PP dan pengurusnya mampu mendirikan sekolah.

Ketika NKRI berdiri dan pemerintah berkomitmen menggarap pendidikan dasar, PP mengalihkan fokus pada pendidikan menengah di daerah yang belum terpenuhi oleh anggaran pemerintah. Selain itu PP juga mulai menggarap perguruan tinggi. Hingga tahun 2015 ini, PP memiliki 104 sekolah menegah dan 4 perguruan tinggi. Angka ini melebihi jumlah sekolah pada era yang disebut-sebut sebagai “masa kejayaan”. Artinya, setiap periode kepemimpinan PP sebenarnya memiliki pencapaiannya masing-masing yang menunjukkan konsistensi PP pada visi pendiriannya.

Tujuan dan cara di atas, dikunci dengan dua hal: tidak melibatkan urusan agama dan tidak akan melanggar aturan pemerintah. Sebagai organisasi, PP adalah ikhtiar sosial-kebudayaan, sementara urusan agama dikembalikan kepada masing-masing anggota. PP terbuka kepada semua pemeluk agama selama bertujuan memajukan orang Sunda. PP juga bergerak pada jalur yang resmi, selalu mengikuti setiap perubahan aturan pemerintahan yang berlaku. Dengan visi ini, PP telah menempatkan dirinya sebagai organisasi yang adaptif dalam setiap perubahan rezim penguasa. PP memiliki akar yang menghujam dalam jauh ke dasar tanah Pasundan yang membuatnya selalu relevan dalam setiap perubahan rezim.

Kawah Candradimuka
Sebagai organisasi yang terbuka, PP menjadi arena kaum muda Sunda dari kalangan menengah bawah untuk menempa dirinya. Menjadi kawah candradimuka golongan kuring (cacah/somah). PP melahirkan lapisan elit (menak) Sunda yang baru di luar jalur keturunan. Hanya Oto Koesoema Soebrata (anak bupati Ciamis) yang menjadi ketua umum (hofdbestuur voorzitter) dari kalangan menak tinggi. Di lingkungan PP juga tidak ada sentimen kedaerahan. Siapa pun, tanpa mempedulikan keturunan da nasal daerah, bisa bersaing di “panggung” PP untuk tampil sebagai pionir Sunda. Melalui jalur pendidikan dan organisasi, kaum muda Sunda membuktikan dirinya layak bersaing dengan golongan muda dari etnik lain dalam menyongsong kehadiran Repubik Indonesia. Tak mengherankan jika hampir semua tokoh Sunda yang tampil di tingkat nasional pada masa awal kemerdekaan, berasal dari lingkungan PP.

Salah satu contohnya ialah Soedarma Soeradirdja, guru HIS Pasundan sekaligus juragan teh dari Nagrak, Sukabumi. Pada 1923 ia bergabung sebagai komisaris PP Bogor. Pada 1927 ia ikut mendirikan cabang Sukabumi dan menjadi sekretaris lalu naik sebagai ketua. Setelah Kongres PP di Sukabumi 1938, ia terpilih sebagai wakil Ketua Umum hingga PP dibubarkan oleh Jepang pada 1942. Setelah Oto terbunuh di Mauk pada 1945 dan PP dibangkitkan kembali pada 1948, Soeradiradja tampil sebagai Ketua Umum. Proses malapah gedang itulah yang membuat pengurus PP tangguh dan terlatih membaca perubahan zaman.

Salah satu alasan lain PP tetap bertahan dan relevan ialah alasan pendiriannya yang bukan semata-mata “demi Sunda”, melainkan memperjuangkan Indonesia merdeka dengan cara meningkatkan kapasitas orang Sunda. Itulah rupanya yang membedakan PP dari organisasi Sunda yang lain. PP selalu memiliki tautan langsung dan erat dengan urusan nasional. Melalui PP, perlahan tapi pasti terbangun daya rekat orang Sunda melalui kesamaan cita-cita menuju “Sunda mulya”. Bahkan merujuk tesis Edi S Ekadjati, PP telah memperlihatkan kebangkitan kembali orang Sunda setelah runtuhnya Kerajaan Pajajaran.

Setelah merubah statuta pada 1919 yang menegaskan keterlibatannya dalam urusan negara (politik), tokoh-tokohnya secara tegas menyatakan bahwa PP adalah nationale partij alias partai nasionalis. Misalnya dinyatakan oleh Oto Iskandar di Nata pada Desember 1929, tak lama setelah ia bergabung kembali ke dalam PP.

“Pasundan teh hiji nationale partij, nu lahirna kajurung ku kereteging ati, numutkeun kamistian nu galib, yen tiap-tiap bangsa sami pada ngabogaan hak, pikeun ngurus rumah tangga sorangan.”

Namun, dengan visi yang sangat fundamental itu, dan sudah terbukti karya nyatanya lebih dari 100 tahun, mengapa masyarakat luas saat ini masih banyak yang bersikap skeptis dan ragu-ragu dalam melihat kiprah PP?

(Iip D Yahya, periset dokumen Pasundan, sedang melakukan riset di Monash University Library, Melbourne. Email: iip.d.yahya@gmail.com)

 

Komentari

IKLAN

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IKLAN
Direktur : H. Usman Rachmatika Kosasih Penanggungjawab: AS Wibowo
Pemimpin Redaksi : Duddy RS
Redaktur Pelaksana : Abdul Latif
Teknologi Informatika : Deni Rosdiana
Promosi dan Iklan : Nova Soraya
Kesekretariatan : Dede Nurhidayat, Sopi
Wartawan : Imam Mudofar, Azis Abdullah, Ibnu Bukhari, Astri Puspitasari, M. Jerry

Alamat Redaksi : Jl. RE. Martadinata No. 215 A Kota Tasikmalaya 46151

To Top