Masyarakat Mitra Pengawasan Partisipatif Pemilu

SINGAPARNA, (KAPOL).-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan pemilu 2019 baik Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres). Hal itu guna mengantisipasi sejumlah pelanggaran pemilu yang kemungkinan bisa terjadi.

Peran serta masyarakat ini sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pengawasan. Sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang kuat sebagai mitra strategis Bawaslu dalam pengawasan partisipatif di lapangan. Apalagi Bawaslu memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang ada.

Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda disela kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu terkait pengawasan tahapan Pileg dan Pilpres 2019 yang digelar di Hotel Horison Jalan Yudanegara Kota Tasikmalaya, Senin (26/11/2018).

“Guna menumbuhkan pengawasan partisipatif masyaakat, karena kami sadar SDM yang kami miliki sangat kurang dalam mengawasi jalannya Pemilu. Sehingga kami merangkul seluruh komponen masyarakat sebagai mitra pengawasan,” jelas Dodi.

Kegiatan kali inipun melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari organisasi kepemudaan, organisasi islam, ulama, perwakilan partai politik, hingga pelajar dan mahasiswa. Dikatakan Dodi, setiap event pesta demokrasi selalu terjadi indikasi indikasi kecurangan.

Maka dengan pengawasan partisipatif masyarakat bisa dicegah sedini mungkin. Mereka pun bisa langsung melaporkan secara langsung setiap dugaan pelanggaran pada pengawas lapangan, panwascam hingga Bawaslu.

“Kalau masyarakat tahu aturan, pasti mereka segera melaporkan temuan dilapangan. Makanya hari ini kita berikan peraturan beawaslu tentang pemilu agar masyarakat faham,” tambah Dodi.

Direktur pemantau pemilu DEEP (Democracy and Electoral Empowerment Partnership) Yusfitriadi, M.Pd yang hadir sebagai pemateri kegiatan mengatakan, pihaknya melihat kadang ada kesenjangan antara kapasitas pengawasan masyarakat dengan kapasitas pengawasan penyelenggara pemilu.

Misalnya, dalam sudut pandang masyarakat dinilai melanggar tetapi dalam sudut pandang dan aturan Bawaslu itu tidak melanggar.

“Ini yang perlu disambungkan. Sehingga kemudian clear (bersih), jangan sampai masyarakat mempermasalahkan yang tidak ada dalam undang-undang,” jelas dia.

Masyarakat juga memerlukan pemahaman yang komprehensif terkait situasi politik hari ini. Apalagi potensi-potensi masalah kedepan Pileg dan Pilpres. Dimana Pileg dan Pilpres suatu proses yang amat panjang, sehingga segala sesuatunya akan banyak hal yang akan terjadi. (Aris Mohamad F)***

Komentari