Multaqo Ulama, Sepakati Penolakan People Power

SUMEDANG, (KAPOL).- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumedang menggelar Multaqo Ulama, Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) dan Cendikiawan Muslim se-Kab. Sumedang di RM Joglo Cimalaka, Kamis (16/5/2019).

Dilakukan, pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) menjelang keputusan hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 nanti,

Ketua MUI Sumedang, KH. KH. Adam Malik menyampaikan, kegiatan Multaqo (pertemuan) digelar sebagai wadah silaturahmi merekatkan tali persaudaraan diantara sesama umat dan anak bangsa.

Sekaligus, menyumbangkan pikiran untuk terwujudnya kondusifitas di Sumedang maupun nasional.

“Mencermati kehidupan berbangsa dewasa kini, menyiratkan suatu kekhawatiran terjadinya perpecahan, disharmoni dan ketidakrukunan dikalangan anak bangsa yang diakibatkan oleh persaingan antar kandidat dalam Pemilu kemarin, yang saat ini tengah menunggu keputusan rapat pleno hasil penghitungan suara di KPU pusat,” ujarnya seraya menyebutkan penolakan people power.

Menurut KH. Adam, Perhelatan politik melalui Pemilu 2019 telah berjalan sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang undangan.

Sehingga, sejatinya dihargai dan hormati keputusan politik rakyat serta menjaga atau mengawal proses politik, tahapan Pemilu tersebut dengan mekanisme yang ada secara damai, harmonis, aman dan tertib demi kesinambungan pembangunan nasional.

“Melalui Multaqo ini, kami menyepakati beberapa hal diantaranya, momentun bulan suci ramadan hendaknya dijadikan ladang peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT,” katanya.

Mendo’akan, agar Indonesia tetap kondusif, aman, tentram dan damai.

“Memperat tali silaturahmi diantara sesama anak bangsa, menjauhi saling fitnah, pertengkaran, perpecahan dan tindakan tercela lainnya serta saling memafkan satu sama lain. Meneguhkan komitmen kesetiaan pada Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI sebab, semua itu sudah sejalan dengan syariat Islam. Berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dengan tidak memperdalam perbedaan yang bersifat kontra produktif,” tuturnya.

Selain itu, sambung KH. Adam, Hindarilah segala bentuk provokasi, fitnah maupun kekerasan.

Ta’atilah perundang undangan yang berlaku di NKRI sebagai bentuk pengejewantahan hubungan yang konstruktif dan rasa hormat kepada pemerintah yang sah sebab, sangat jelas sebagaimana ajaran dalam Islam yang di anut.

“Seyogyanya, kita tidak terpancing dengan aksi aksi Inkonstitusional baik langsung maupun tidak langsung. Diharapkan, seusai multaqo ini, disosialisasikan lagi kepada masyarakat agar tercipata sinergitas antar ulama dan terwujud kerukanan sesama umat Islam serta kerukunan seluruh bangsa Indonesia,” ujarnya. ***

Diskusikan di Facebook
Baca juga ...