Nandang, Warga Harus Kawal Janji Politik Dony-Erwan

SUMEDANG, (KAPOL).- Masyarakat harus mengawal dan mengkritisi terkait dengan janji politik yang sudah dilontarkan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih ketika nanti sudah dilantik dan memulai bekerja sebagai kepala daerah.

Salah satunya kerja 100 hari bupati dan wakil bupati sebagai langkah awal dalam proses mengawali program kerjanya.

“Dony- Erwan kan mau dilantik, yang harus dikawal dan dikritisi terkait dengan janji politik yang sdh dilontarkan saat kampanye. Apakah sudah masuk di dokumen kebijakan resmi apa belum?,” tulis anggota Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas-FITRA) Nandang Suherman.

Ia juga menyatakan, masyarakat harus menyoroti istilah agenda 100 hari kerja, apakah sudah diwadahi dalam anggaran perubahan APBD 2018.

Sebab program kerja 100 hari tentunya membutuhkan anggaran yang disiapkan.

“Kita juga harus tahu apa saja agenda 100 hari sebagai pembeda dengan bupati sebelumnya yang bisa dilihat dan dirasakan langsung warga. Saya mencatat ada beberapa janji politik yang mercusuar dan cukup sulit direalisasikan,” tuturnya.

Selain persoalan itu, dia mengatakan, kinerja bupati dan wakil bupati tentunya harus mendapatkan dukungan penuh dari birokrasi.

Sebagai mitra kerja dan kepanjangan tangan visi dan misi bupati. Sinergitas antara bupati dan birokrasi harus terbentuk dengan baik dan harmonis.

“Sehebat apapun bupati, kalau tidak didukung birokrat yang kompeten dan punya komitmen kerakyatan serta bersih, maka visi bupati hanya akan ada di dokumen saja,” ucapnya.

Dengan demikian, katanya, prasayarat utama untuk menciptakan birokrasi yang bersih, berintegritas dan tangguh, bupati dan wakil bupati harus menempatkan pejabat yang kompeten serta bersih. Sehingga jangan ada penempatan birokrasi berdasarkan kepentingan dan kedekatan.

“Penempatan birokrasi harus dikawal agar tidak terjadi seperti itu (penempatan berdasarkan kepentingan dan kedekatan). Potensi ke arah itu bisa saja, namun saya percaya Dony tidak akan melakukannya,” ujar Nandang.

Ia menyebutkan, pekerhaan rumah bagi bupati fan wakil bupati, saat ini harus mampu meningkatkan kemampuan fiskal daerah yang rendah.

Yakni, harus diiringi dengan kemampuan mencari sumber pendanaan diluar APBD.

Oleh karenanya bupati harus pandai membangun jaringan dengan berbagai sumber pendanaan.
Kemudian, kata dia, pengelolaan keuangan juga harus dibuat transparan dan mudah diakses publik.

“Beban belanja pegawai yang sampai saat ini masih besar, harus diimbangi dengan profesionalitas birokrat agar terjadi peningkatan di layanan publiknya,” kata dia. (Nanang Sutisna)***

Komentari