Pangandaran Mendapat Skor Tertinggi Dari 18 DOB di Indonesia

PARIGI, (KAPOL).- Sepulangnya menghadiri Diklat Kepemimpinan di Provinsi Jawa Barat, Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata menyampaikan kabar gembira tentang pelaksanaan evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diwakili oleh Wakil Bupati, H Adang Hadari, Sekda Mahmud, Asisten Daerah I H Tatang Mulyana serta Kabag Pemerintahan Saptari dan Kabav Humas Setda Kab Pangandaran Lilis Kusumawati yang digelar di Solo Jawa Tengah pada hari ini, Kamis (11/10/2018).

Pertama-tama Jeje menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada masyarakat dan semua pihak di Kab Pangandaran dengan telah berhasilnya kembali mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai DOB terbaik seIndonesia.

“Hari kita ditetap kan sebagai DOB terbaik, tentu alhamdulilah puji syukur kepada Allah Swt,” ucap Jeje, Kamia, 11 Oktober 2018.

Padahal dirinya menyadari sebetulnya masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dimiliki. Belum seluruh nya harapan masyarakat terpenuhi sesuai cita-cita pemekaran.

“Oleh karena itu saya dan Wabup meminta permohonan maaf kepada masyarakat. Kedepan tentu kami akan bekerja lebih baik lagi. Kami merasa itu bukan prestasi tetapi itu adalah kewajiban kami, amanah yang di berikan oleh masyarakat,” ujarnya.

Apabila hari ini ditetapkan dan diapresiasi kerja dan upaya menjadi DOB terbaik, menurut Jeje itu adalah hasil kerja dari semua pihak dan suatu kohormatan bagi masyarakat Pangandaran.

Sekda Pangandaran Mahmud yang kebetulan hadir mendampingi Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari, Mahmud mengatakan, bahwa pada evaluasi DOB tahun sebelumnya Pangandaran mendapatkan skor nilai, 84,7 dan tahun ini meningkat menjadi 93,75.

“Alhamdulillah tahun ini kita mendapat sebagai DOB terbaik lagi,” ucapnya melalui tulisan Whatsappnya.

Kata Mahmud, dari 18 DOB di Indonesia hanya ada 6 DOB yang mendapatkan katagori baik. Sedangkan sisanya,lanjut Mahmud, ada 12 yang mendapat katagori sedang.

“Sementara untuk katagori sangat baik dengan nilai 95 keatas itu tidak ada yang mendapatkannya. Tapi kita hanya memerlukan poin 1.25 untuk sampai 95,” ucapnya.

Mahmud menyampaikan perkataan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, DR Soemarsono menyangkut wibawa pemerintah daerah dalam masa 5 tahun ini agar lebih mendahulukan kantor Sekretariat terlebih dahulu.

“Kalau untuk kantor dinas bisa menyusul,” pungkasnya. (Agus Kusnadi)***

Komentari