IKLAN
LINIMASA

Panwaskab Endus 43 Pelanggaran Pilkada

image

Uri Juwaeni

PANGANDARAN, (KAPOL).-
Medio Juni-Agustus 2015, Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten (Panwaskab) Pangandaran sudah mengendus 43 kasus dugaan pelanggaran Pilkada. Dari yang bersifat administrasi sampai mengarah ke pidana.

Meski demikian, Panwaskab sudah menyelesaikan dugaan-dugaan tersebut yang hasilnya tidak ditemukan pelanggaran.

Berdasarkan data yang diterima “KAPOL”, pelanggaran terbanyak terjadi di Kecamatan Pangandaran dengan 17 kasus, sementara terbersih adalah Kecamatan Cigugur.

Di daerah pegunungan yang berjarak kurang lebih 30 kilometer dari objek wisata Pangandaran itu tidak ditemukan satu kasus apapun. Termasuk daerah pegunungan Kecamatan Langkaplancar yang hanya satu jenis pelanggaran, sama dengan Kecamatan Cijulang dan Kalipucang.

Terbanyak kedua adalah Kecamatan Sidamulih dengan sembilan kasus, Kecamatan Mangunjaya, Parigi dan Padaherang, empat kasus, serta Kecamatan Cimerak dua kasus.

Dugaan pelanggaran Pilkada di Kecamatan Pangandaran karena tidak dilakukakannya Bimbingan Tekhnis Panduan Pemutakhiran Data Pemilih (Bimtek PPDP) tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sehingga petugas merasa kesulitan dalam melakukan pencocokan data.

Sementara sembilan kasus di Kecamatan Sidamulih menyangkut persyaratan calon perseorangan. Di Kecamatan Mangunjaya, Parigi, dan Padaherang masalah pencocokan dan penilitan data pemilih, serta masalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang masih terdaftarnya orang meninggal, dan alat peraga kampanye. Termasuk di Kecamatan Cimerak, Kalipucang, Cijulang, dan Langkaplancar.

Anggota Panwaskab Pangandaran Divisi Penindakan Pelanggaran, Uri Juwaeni mengatakan, Panwaskab melakukan titik pengawasan sejak dimulainya tahapan Pilkada. Dari persyaratan calon perseorangan, pemutakhiran sampai sekarang masa kampanye.
43 dugaan pelanggaran ini, diharapkan tidak terjadi dimasa kampanye karena Panwaskab juga sudah “mencrong” mengendus pelanggaran-pelanggaran lain.

“Kami mengimbau agar paslon dan tim paslon dan pendukung untuk memahami aturan karena bukan tidak mungkin jika ada pelanggaran yang mengarah ke pidana bisa menggugurkan calon,” kata Uri, Jum’at (4/9/2015).

Dari laporan data dugaan pelanggaran Pilkada Pangandaran yang patut diawasi secara ketat adanya dugaan tidak independennya penyelenggara Pilkada.
Pada 23 Agustus 2015, Panwaskab menemukan dalam berita surat kabar bahwa salahnseorang Ketua PPK menyatakan kesiapan memenangkan salah satu paslon.

Setelah dikaji, dan klarifikasi langsung dengan terlapor, secara aturan tidak masuk dugaan pelanggaran  karena waktu kejadian dalam surat kabar, orang tersebut belum menjabat sebagai Ketua PPK. (Jani Noor)

Komentari

IKLAN

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IKLAN
Direktur : H. Usman Rachmatika Kosasih Penanggungjawab: AS Wibowo
Pemimpin Redaksi : Duddy RS
Redaktur Pelaksana : Abdul Latif
Teknologi Informatika : Deni Rosdiana
Promosi dan Iklan : Nova Soraya
Kesekretariatan : Dede Nurhidayat, Sopi
Wartawan : Imam Mudofar, Azis Abdullah, Ibnu Bukhari, Astri Puspitasari, M. Jerry

Alamat Redaksi : Jl. RE. Martadinata No. 215 A Kota Tasikmalaya 46151

To Top