Paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD Kota Banjar Tahun 2017, Gagal Digelar

BANJAR, (KAPOL).- Rapat paripurna DPRD Kota Banjar dengan agenda pembahasan Nota Pengantar Wali Kota tentang Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjar tahun 2017, batal digelar Senin (9/7/2018) malam.

Diantara pemicu gagalnya paripurna itu, akibat tak memenuhi kuorum.

Dari 25 anggota DPRD Banjar yang hadir hanya 8 anggota DPRD Banjar.

Diantaranya, Ketua DPRD Banjar, Dadang R Kalyubi (Golkar), Oman Ismail Marzuki (Golkar), Sutopo (Golkar), H.Sudarsono (Golkar), Ade Komarudin (Golkar), Sukiman (PDIP), Rully (PDIP) dan Gungun Gunawan (PKB).

Sejumlah anggota DPRD Banjar tak hadir membantah, ketidakhadirannya itu imbas kekalahan Pilwalkot Banjar tahun 2018.

Kendati, anggota DPRD Banjar tak hadir tersebut, semuanya berasal dari parpol pengusung dan pendukung paslon H.Maman Suryaman dan Hj.Irman Bastaman (Iman Barokah).

“Saya berprasangka baik saja. Anggota DPRD Banjar tak hadir, mungkin ada halangan saja. Akibat memiliki dua agenda penting atau lebih dengan waktu yang bersamaan saat paripurna malam itu,” kata Anggota DPRD Banjar dari PKB, Gun Gun Gunawan, Selasa (10/7/2018).

Lebih lanjut dia berkeyakinan, ketidakhadiran 16 anggota DPRD Banjar pada waktu paripurna itu, bukan berlatar Pilkada Banjar 2018.
“Saat bamus, banyak anggota DPRD Banjar yang hadir,” ujarnya.

Sejumlah anggota DPRD Banjar tak hadir, Budi Sutrisno (Demokrat) dan H.Mujamil (PPP), menegaskan, alasan ketidakhadiran akibat ada ketentuan yang dilanggar.

Selain itu, saat bamus pemerintah tidak menyertakan nota pengantar wali kota Banjar yang benar. Kalaupun ada hanya lampirannya saja.

“Penyerahannya juga itu sudah melebihi 6 bulan, yakni Juli ini. Hal demikian itu, jelas bertentangan ketentuan hukum yang berlaku sekarang ini. Ditambah lagi, waktu bamus itu belum ada kesepakatan waktu paripurnanya,” ucapnya.

Sebelum diparipurnakan, dikatakan Budi, rincian pelaksanaan APBD Tahun 2017 itu, diharuskan semuanya dipelajari dan dibahasnya terlebih dahulu, secara menyeluruh dan diharuskan cermat. Tidak “ujug-ujug” diparipurnakan.

“Tebal lampiran pelaksanaan APBD Kota Banjar tahun 2017 berkisar 500 halaman. Mau dibaca dan dibahas bagaimana, jika waktu pembahasan saja sudah melebihi 6 bulan. Tentunya, waktu yang singkat itu sulit melakukan koreksi suatu kebijakan yang sudah dilaksanakan, supaya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik nantinya. Kami tak mau asal menetapkan dan memparipurnakan saja,” ujar Budi dan H.Mujamil.

Menyikapi itu, Ketua DPRD Banjar, Dadang R Kalyubi dan Wakil Ketua DPRD Banjar, Anwar Hartono, menyatakan, paripurna itu diundur dan harus dijadwal ulang. Karena, saat itu tak kuorum.

“Untuk rapat paripurna kembali, diharuskan dibahas dahulu melalui bamus,” kata Dadang dan Anwar Hartono.

Selain rencana memparipurnakan Nota Pengantar Wali Kota tentang Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjar tahun 2017, ada agenda lain.

Yaitu, pembahasan Laporan pansus XXI Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Laporan Pansus XXIII Pembahasan Raperda tentang Pencabutan Perda Kota Banjar Nomor 3/2014 tentang Pengelolaan Air Tanah, serta Parpiruna Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6/2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar.

Dijelaskan Anwar Hartono, berdasarkan Pasal 320 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Permendagri No 13 Tahun 2006 pasal 298 ayat 1, antara lain menegaskan, bahwa kepala daerah menyampaikan raperda tentang pertanggung jawaban APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Kenyataannya ini, melebihi 6 bulan dan diserahkan Juli 2018 ini,” ujar Anwar Hartono.

Pada rencana paripurna itu, sejumlah pejabat dari OPD lingkungan Pemkot Banjar dan perwakilan muspida Kota Banjar hadir. Termasuk, Wali Kota Banjar, Hj.Ade Uu Sukaesih. (D.Iwan)***

Komentari