Pelapor Politik Uang Paketan Kecewa Kandas di Gakumdu

TASIKMALAYA, (KAPOL).-Pelapor politik uang paketan di Kota Tasikmalaya kecewa dengan kandasnya penanganan kasus di Bawaslu Kota Tasikmalaya. Apalagi sebelumnya laporan dianggap paling lengkap mulai dari barang bukti hingga saksi sebagaimana dalam syarat materil dan formil pelaporan. 

“Tentu kecewa, kami melapor karena ingin berpartisipasi terhadap bangsa terutama kaitan dengan pemilu. Bukan seperti yang terdengar di luaran. Sebelumnya dikatakan jaksa dan kepolisian, ini paling lengkap dan berpeluang ditindaklanjuti hingga pengadilan,” ujar Ahmad kepada KAPOL, Senin (20/5/2019).

Pihaknya bahkan sudah mendengar jauh hari setelah pelaporan bahwa kasus ini segera ditutup. Itu jauh lebih menyakitkan meski sudah melewati tahap klarifikasi dan mandeg ketika pembahasan kedua di sentra Gakumdu.

“Kita layangkan surat untuk meminta klarifikasi ke Bawaslu. Hari ini saya baru menerima surat bahwa kasus tersebut tidak memenuhi bukti permulaan setelah pembahasan di Gakumdu,” katanya.

Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya Ijang Jamaludin mengatakan penanganan laporan tidak bisa dilanjutkan pasca pembahasan 2 di Sentra Gakumdu. Sebab sesuai Pasal 278 Ayat 2 Huruf d jo 523 Ayat 2 UU Nomor 7 tentang Pemilu kepada para terlapor tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.

Pembahasan II yang dilakukan sentra Gakkumdu berjalan alot. Kurang lebih sekitar enam jam mulai dari pukul 22.00 pada Jumat (17/5/2019) baru diputuskan setelah waktu imsak sekitar pukul 04.30 WIB.

“Pada pembahasan kita menganalisa setiap pernyataan saksi. Makanya berjalan hingga berjam-jam dan baru rampung setelah waktu imsyak,” ujar salah satu penyidik dari Polres Tasikmalaya Kota yang diamini Komisioner Bawaslu, Rino Sundawa Putra.

Pada kesempatan tersebut, dua kasus di dua lokus berbeda dianalisa sentra gakumdu. Pelapor memberikan bukti dugaan politik uang paketan untuk caleg DPR RI, DPRD Jawa Barat dan DPRD Kota Tasikmalaya dari partai berinisal G. (Inu Bukhari)***

Diskusikan di Facebook
Baca juga ...