Pemasangan APK Caleg dan Capres, Tidak Dipungut Pajak

TARKI, (KAPOL).-Di hampir setiap sudut di wilayah Kabupaten Grut saat ini marak keberadaan alat peraga kampanye (APK) baik calon legislatif (caleg) maupun calon presiden wan calon wakil presiden (capres-cawapres). Namun ternyata maraknya keberadaan APK tersebut sama sekali tak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut, U Basuki Eko, menyebutkan
sesuai aturan, pemasangan APK tidak diberlakukan pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan pemasangan APK caleg dan capres-cawapres termasuk dalam kegiatan pemerintah mengingat saat ini sudah masuk tahapan kamapnye.

“Memang sama sekali tidak ada kontribusi pemasukan yang kita dapatkan dari APK caleg dan capres-cawapres. Tidak ada kewajiban membayar pajak bagi calon yang memasang APK,” ujar Eko, Kamis (6/12/2018).

Dengan aturan yang ada saat ini, tutur Eko, para calon bisa memasang APK sebanyak-
banyaknya tanpa harus memikirkan pembayaran pajak. Tak heran kalau saat ini keberadaan
APK caleg maupun capres-cawapres begitu marak di tempat umum.

Menurutnya, ada kekecualian bagi para caleg yang memasang APK sebelum dirinya secara
resmi nyaleg. Bagi mereka, ada ketentuan tersendiri yakni terkena kewajiban untuk
membayar pajak karena masuknya kategori promosi diri. Namun untuk APK-nya tetap tak
dikenakan kewajiban bayar pajak.

Di sisi lain Eko mengingatkan, meski tak dikenakan kewajiban untuk membayar pajak akan tetapi pemasangan APK ketentuannya tetap diatur oleh Perda. Jangan sampai pemasangan APK dilakukan di lokasi yang dilarang atau yang bisa mengganggu kebersihan, keindahan, dan kenyamanan.

“APK caleg tingkat DPRD Garut, Provinsi Jabar dan DPR RI berupa baliho, spanduk dengan
bermacam-macam ukuran termasuk billboard dan videotron sudah banyak tersebar di wilayah
Garut saat ini. Dari semua jenis APK itu, tak ada satupun yang kita pungut pajak,” katanya.

Eko menyampaikan, KPU Garut telah menetapkan masa kampanye bagi para caleg dan capres-cawapres untuk memasang APK sesuai dengan tempat dan media yang sudah ditentukan. Pembayaran iklan kampanye di sejumlah billboard juga tak berurusan dengan Bapenda untuk saat ini.

Adapun kalau ada biaya yang dikeluarkan pihak pemasang APK, katanya, hal itu berurusan
langsung dengan pemilik tempat yang dipakai untuk memasang APK. Sedangkan Bapenda dalam hal ini hanya mendapatkan pajak dari para pemilik lahan atau yang memiliki sarana seperti billboard atau videotron yang dipakai para caleg.(Aep Hendy S)***

Komentari